Tata Cara Penggantian Kepala Desa Yang Mengundurkan Diri
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa , yang di maksud dengan Kepala desa merupakan penggalan dari pemerintah desa, yang dibantu juga...
Undang – Undang / Uu Nomor 6 Tahun 2014 Perihal Desa
Menurut Undang-Undang / UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , yang dimaksud Desa ialah adalah kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai...
Bpd Tidak Boleh Jadi Supplier Dan Pelaksana Proyek Desa
Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) boleh menjadi pelaksana proyek dan menjadi supplier bahan-bahan material untuk pembangunan desa?. ...
Memahami Hak Bpd Dalam Uu 6 Tahun 2014
Dalam klarifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa diterangkan wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pejelasan tersebu...
Memahami 3 Warta Desa Yang Wajib Diberikan Ke Penduduk Menurut Uu 6/2014
Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa yang disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Janua...
Memahami Bumdes Dalam Uu No. 6 Tahun 2014
Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa diterangkan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM...
Syarat Pembentukan Desa Gres Dalam Uu 6/2014
Berdasarkan pasal 8 ayat (1) hingga ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dijabarkan mengenai syarat pembentukan desa gr...
Kalender Acara Bpd Menurut Uu Nomor 6 Tahun 2014
Kalender Kegiatan BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Berikut ini admin akan membagikan Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Berd...
Penghasilan Pemerintah Desa Dalam Uu Nomor 6 Tahun 2014
Pada Bagian Kedelapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa mengendalikan wacana Penghasilan Pemerintah Desa selaku beri...
Kedudukan Desa/Gampong Dan Keuchiek Dalam Ketatanegaraan Indonesia
kedudukan Desa/Gampong dalam konteks pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturan Desa/Gampong) pada masa Ketetapan MPR No. III/MPR...
Memahami Kedudukan Bpd Dalam Kegiatan Dan Budget Desa
Memahami Kedudukan BPD dalam Kegiatan dan Anggaran Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa (UU 6/2014), Peraturan Pemerintah Nomo...
Kewajiban Anggota Bpd Desa Dalam Uu Nomor 6 Tahun 2014
Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikelola tentang keharusan Anggota BPD Desa selaku berikut:...
13 Syarat Kandidat Kepala Desa Dalam Uu Nomor 6 Tahun 2014
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa disebutkan bahwa: Calon Kepala Desa wajib menyanggupi krite...
Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Bpd Dalam Uu 6/2014
BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan legislatif di tingkat desa yang diseleksi oleh penduduk untuk menenteng aspirasi penduduk...
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Uu 6/2014
Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut asas: kepast...
Kewajiban Kepala Desa Dalam Penyelenggarakan Pemerintahan Desa Menurut Uu 6/2014
Berdasarkan Pasal 27 abjad (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dijabarkan bahwa dalam menjalankan tugas, ...
Hak Dan Keharusan Penduduk Desa Dalam Uu Nomor 6 Tahun 2014
Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterangkan ihwal Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa ...
Persyaratan Kandidat Anggota Bpd Desa Dalam Uu Nomor 6 Tahun 2014
Berdasarkan Pasal 57 abjad (a) hingga dengan abjad (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikontrol tentang Persyaratan Calon ...
Hak Dan Keharusan Desa Dalam Uu No. 6 Tahun 2014
Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa diterangkan ihwal hak dan keharusan desa selaku beriku...
Lembaga Watak Desa Dalam Uu 6/2014
Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dijelaskan selaku berikut: Pemerintah Desa dan penduduk Desa sanggup ...
