Memahami Hak Bpd Dalam Uu 6 Tahun 2014

Dalam klarifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa diterangkan wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pejelasan tersebut dikontrol pada pasal-pasal berikut ini:

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dijekaskan selaku berikut:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

• mengawasi dan meminta keterangan wacana penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap Pemerintah Desa;
• menyatakan pertimbangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, seminar kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan penduduk Desa; dan
• mendapatkan ongkos operasional pelaksanaan kiprah dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dijabarkan selaku berikut:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

• mengajukan permohonan rancangan Peraturan Desa;
• mengajukan pertanyaan;
• menyampaikan permohonan dan/atau pendapat;
• memilih dan dipilih; dan
• mendapat sumbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Demikianlah klarifikasi singkat wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dikontrol dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa. Semoga goresan pena ini bermanfaat. Salam Juraganberdesa

Download: UU Nomor 6 Tahun 2014. DOWNLOAD DISINI