Memahami Hak Bpd Dalam Uu 6 Tahun 2014

 diterangkan wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa  Memahami Hak BPD Dalam UU 6 Tahun 2014

Dalam klarifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa diterangkan wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pejelasan tersebut dikontrol pada pasal-pasal berikut ini:

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dijekaskan selaku berikut:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:
  • mengawasi dan meminta keterangan wacana penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap Pemerintah Desa;
  • menyatakan pertimbangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, seminar kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan penduduk Desa; dan
  • mendapatkan ongkos operasional pelaksanaan kiprah dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Selanjutnya menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dijabarkan selaku berikut:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
  • mengajukan permohonan rancangan Peraturan Desa;
  • mengajukan pertanyaan;
  • menyampaikan permohonan dan/atau pendapat;
  • memilih dan dipilih; dan
  • mendapat sumbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Demikianlah klarifikasi singkat wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dikontrol dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa. Semoga goresan pena ini bermanfaat. Salam Juraganberdesa

Download: UU Nomor 6 Tahun 2014. DOWNLOAD DISINI

Related : Memahami Hak Bpd Dalam Uu 6 Tahun 2014

0 Komentar untuk "Memahami Hak Bpd Dalam Uu 6 Tahun 2014"

close
close