Syarat Pembentukan Desa Gres Dalam Uu 6/2014

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) hingga ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dijabarkan mengenai syarat pembentukan desa gres mulai dari ayat 1 hingga dengan ayat 8 berikut ini:

• Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) abjad a ialah langkah-langkah mengadakan Desa gres di luar Desa yang ada.
• Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perda Kabupaten/Kota dengan menimbang-nimbang prakarsa penduduk Desa, asal usul, watak istiadat, keadaan sosial budaya penduduk Desa, serta kesanggupan dan potensi Desa.

 a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; 

b. jumlah penduduk, yaitu:

1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

c. kawasan kerja yang memiliki kanal transportasi antarwilayah;

d. sosial budaya yang sanggup bikin kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan watak istiadat Desa;

e. memiliki potensi yang termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

f. batas kawasan Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang sudah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

g. fasilitas dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan pinjaman yang lain bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam kawasan Desa dibikin dusun atau yang disebut dengan nama lain yang diadaptasi dengan asal usul, watak istiadat, dan nilai sosial budaya penduduk Desa.
• Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan lewat Desa persiapan.
• Desa antisipasi ialah bab dari kawasan Desa induk.
• Desa antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam rentang waktu 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun.
• Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan menurut hasil evaluasi.

Demikianlah klarifikasi mengenai Syarat Pembentukan Desa Baru sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia,DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Selengkapnya: DOWNLOAD UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UNDUH DISINI