Prinsip Pengelolaan Tubuh Kerja Keras Milik Desa Permendesa Pdtt Nomor 4 Tahun 2015

Prinsip – prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar diketahui dan dipersepsikan dengan cara yang serupa oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat enam prinsip dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yakni :

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mesti bisa melakukan kolaborasi yang bagus demi pengembangan dan kelancaran hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mesti bersedia secara sukarela atau diminta memamerkan santunan dan dukungan yang sanggup mendorong perkembangan kerja keras Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mesti diperlakukan sama tanpa menatap golongan, suku, dan agama.
   Transparan, acara yang besar lengan berkuasa kepada kepentingan penduduk biasa mesti sanggup dikenali oleh segenap lapisan penduduk dengan mudah dan terbuka.
4. Akuntanbel, seluruh aktivitas kerja keras mesti bisa di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
5. Sustainable, aktivitas kerja keras mesti sanggup dikembangkan dan dilestarikan oleh penduduk dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka diperlukan proses penguatan ekonomi desa lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diperlukan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana budget desa yang kian besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 

Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi kenaikan Padesa yang berikutnya sanggup digunakan untuk aktivitas pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa yakni memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan disemua lapisan penduduk desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka susukan pasar.

Hal penting yang lain yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mesti bisa mendidik penduduk membiasakan menabung, dengan cara demikian akan sanggup mendorong pembangunan ekonomi penduduk desa secara mandiri.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berefek pada penduduk desa itu sendiri, tetapi juga penduduk dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh lantaran itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diinisiasi oleh penduduk mesti tetap menimbang-nimbang eksistensi potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan penduduk desa kepada kewajibannya.