Ketentuan Lazim Pendirian Tubuh Kerja Keras Milik Desa (Bumdes)

Ketentuan Umum Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yakni tubuh jerih payah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa lewat penyertaan secara pribadi yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengurus aset, jasa pelayanan, dan jerih payah yang lain untuk sebesar-besarnya kemakmuran penduduk Desa.

Pendirian BUMG dimaksudkan selaku upaya memuat seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan lazim yang dikelola oleh Desa dan/atau kolaborasi antar-Desa

Pendirian BUMG Bertujuan

• Meningkatkan perekonomian Desa;
• Mengoptimalkan aset Desa mudah-mudahan berharga untuk kemakmuran Desa;
• Meningkatkan jerih payah penduduk dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
• Mengembangkan rencana kolaborasi jerih payah antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
• Menciptakan kesempatan dan jaringan pasar yang mendukung keperluan layanan lazim warga;
• Membuka lapangan kerja;
• Meningkatkan kemakmuran penduduk lewat perbaikan pelayanan umum, kemajuan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
• Meningkatkan pendapatan penduduk Desa dan Pendapatan Asli Desa. Aturan Pendirian BUMG

(1) Desa sanggup mendirikan BUMG menurut Peraturan Desa ihwal Pendirian BUMG

(2) Desa sanggup mendirikan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

• inisiatif Pemerintah Desa dan/atau penduduk Desa;
• potensi jerih payah ekonomi Desa;
• sumberdaya alam di Desa;
• sumberdaya insan yang dapat mengurus BUMG; dan
• penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola selaku bab dari jerih payah BUMG.

Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati lewat Musyawarah Desa, sebagaimana dikontrol dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi ihwal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

1. pendirian BUMG sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. borganisasi pengurus BUMG;
3. modal jerih payah BUMG; dan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG. Hasil akad Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemikiran bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menentukan Peraturan Desa ihwal Pendirian BUMG.

BUMG Bersama

Dalam rangka kolaborasi antar-Desa dan pelayanan jerih payah antar-Desa sanggup dibikin BUMG bareng yang ialah milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pendirian BUMG bareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati lewat Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh tubuh kolaborasi antar-Desa yang terdiri dari:

• Pemerintah Desa;
• anggota Badan Permusyawaratan Desa;
• lembaga kemasyarakatan Desa;
• lembaga Desa lainnya; dan
• tokoh penduduk dengan memikirkan keadilan gender.
• BUMG bareng ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ihwal Pendirian BUMG bersama.