Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Terbaru

Dasar aturan pengadaan barang dan jasa di desa mengacu terhadap :

1. Permendagri Nomor 113/2014 mengontrol ihwal Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) Nomor 13/2013 ihwal Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.

Terdapat tiga tolok ukur yang dikontrol terhadap pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lewat penyedia barang/jasa dilaksanakan selaku berikut :

• Pengadaan barang/jasa dengan nilai hingga dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

1. TPK berbelanja barang/jasa terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa
2. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. TPK tidak diwajibkan melakukan undangan dan penawaran tertulis terhadap penyedia barang dan jasa.
3. TPK cukup melakukan negosiasi/tawar menawar dengan pihak penyedia barang/jasa untuk menemukan harga yang sesuai.
4. Penyedia barang/jasa memamerkan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

• Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) hingga dengan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

1. TPK berbelanja barang/jasa terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa;
2. Pembelian atau pengadaan barang jasa 50 Juta hingga dengan 200 juta mesti ditangani lewat penawaran tertulis. TPK meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa. Permintaan penawaran tertulis dari TPK ke penyedia mesti dilampiri daftar barang/jasa yang berisikan detail barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan;
3. Penyedia barang/jasa menyodorkan penawaran tertulis terhadap TPK sesuai undangan dan mencantumkan harga satuan barang jasa yang dikehendaki TPK.
4. TPK melakukan perundingan (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk menemukan harga yang lebih murah;
5. Penyedia barang/jasa memamerkan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

• Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

1. TPK memanggil 2 (dua) peyedia barang/jasa yang berlawanan untuk melakukan penawaran secara tertulis. Penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berlawanan dilampiri dengan daftar barang/jasa termasuk detail barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta spesifikasi teknis barang/jasa;
2. Penyedia barang/jasa menyodorkan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa yang berisikan detail barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga;
3. TPK menganggap pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukan penawaran;

Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang dipersiapkan :

• Penawaran tertulis jikalau dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses perundingan (tawar menawar) secara berbarengan
• Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses perundingan (tawar menawar) terhadap penyedia barang/jasa yang menyanggupi spesifikasi teknis tersebut;
• Jika tidak satupun penyedia barang/jasa yang menyanggupi syarat , maka TPK membatalkan proses pengadaan barang/jasa. 

DOWNLOAD CONTOG ADINISTRASI PENGADAAN BARJAS DI DESA