Wewenang Penjabat (Pj) Kepala Desa Menurut Uu No 6 Tahun 2014

Wewenang Penjabat (PJ) Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :

Dalam menjalankan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

• memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes); 

• memberhentikan  dan mengangkat  perangkat Desa; 

• memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;  

• menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

• menetapkan Peraturan Desa (Perdes);  

• membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya biar meraih perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran penduduk Desa; 

• membina kehidupan penduduk Desa;  

• mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

• membina ketenteraman dan ketertiban penduduk Desa; 

• mengembangkan sumber pendapatan Desa (PADes); 

• mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kemakmuran penduduk Desa; 

• mengembangkan kehidupan sosial budaya penduduk Desa; 

• memanfaatkan teknologi sempurna guna (TTG);

• mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa aturan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• melaksanakan wewenang lain yang cocok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah klarifikasi wacana Wewenang Penjabat (PJ) Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Semoga klarifikasi ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa....