Barangkali sebagian dari rekan guru sudah mendengar terkait warta pemotongan derma profesi guru yang nantinya akan dipakai untuk peningkatan kompetensi guru. Sebenarnya didaerah kawasan sudah ada upaya menyisihkan derma profesi ini. Sebagai pola yakni didaerah kabupaten Batang yang diatur dengan peraturan Bupati yakni sebanyak 5% dari derma profesi/sertifikasi guru tersebut.
Admin info guru pun ketika ikut dalam sosialisasi PPDB, sempat mendengar tawaran perlunya penyisihan derma sertifikasi guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten di kawasan admin. Terlebih ketika ini pemerintah sentra sedang mengadakan kegiatan guru pembelajar yang menurut juknis guru pembelajar yang admin baca, bahwa guru pembelajar moda tatap muka akan didanai berdikari oleh guru yang bersangkutan.
Namun perlu diatur lebih mendalam mengenai regulasi penyisihan derma profesi untuk peningkatan kompetensi guru ini. Regulasi peningkatan profesi guru perlu diatur biar guru lebih profesional dan karirnya meningkat. Regulasi tersebut diperlukan biar setiap guru mempunyai jaminan sanggup meningkatkan kompetensinya, baik itu kompetensi pedagogik maupun profesional.
Pemotongan derma guru contohnya sebesar 5% dinilai masih sedikit, alasannya 95% nya masih masuk dompet guru.
Selain untuk kegiatan Guru Pembelajar dan peningkatan kompetensi, Untuk mengukur kompetensi guru dihitung dengan evaluasi kinerja guru (PKG), pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan uji kompetensi guru (UKG). Guru juga perlu membuatkan keprofesiannya. Dalam sketsa Kemendikbud, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dilakukan secara berjenjang. PKB Guru Pertama (golongan IIIa-IIIb) fokus pada pengembangan diri sendiri, PKB Guru Muda (golongan IIIc-IIId) fokus pada pengembangan siswa, PKB Guru Madya (Golongan IVa, IVb, IVc) fokus pada pengembangan sekolah, dan PKB Guru Utama (Golongan IVd-IVe) fokus pada pengembangan profesi.
Selain peningkatan kompetensi melalui PKB, Tagor juga menyinggung keberadaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang sanggup dipakai sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi guru. Misalnya, salah satu hambatan guru dalam mencapai angka kredit yakni alasannya kesulitan menciptakan karya ilmiah/karya inovatif. Lewat KKG atau MGMP, kata Tagor, guru sanggup memanfaatkan TPG yang diperolehnya untuk tolong-menolong untuk meningkatkan kompetensi.
Banyak alasan yang mengemuka mengapa guru perlu menyisihkan sebagian derma untuk pengembangan kompetensinya, antara lain; banyak kelompok kerja guru (KKG) dan MGMP stagnan, tidak ada kegiatan dengan alasan minim biaya sehingga kelompok yang dibuat hanya sekedar pembentukan kelompok, tidak ada kegiatan yang bernilai faktual untuk pengembangan profesionalisme dan kompetensi guru. Selain itu, derma profesi guru selama ini dipandang kurang berdampakan terhadapa peningkatan mutu pendidikan. Tunjangan yang seharusnya disisihkan untuk kegiatan faktual justru malah dibelanjakan untuk kegiatan konsumtif.
Admin info guru pun ketika ikut dalam sosialisasi PPDB, sempat mendengar tawaran perlunya penyisihan derma sertifikasi guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten di kawasan admin. Terlebih ketika ini pemerintah sentra sedang mengadakan kegiatan guru pembelajar yang menurut juknis guru pembelajar yang admin baca, bahwa guru pembelajar moda tatap muka akan didanai berdikari oleh guru yang bersangkutan.
Namun perlu diatur lebih mendalam mengenai regulasi penyisihan derma profesi untuk peningkatan kompetensi guru ini. Regulasi peningkatan profesi guru perlu diatur biar guru lebih profesional dan karirnya meningkat. Regulasi tersebut diperlukan biar setiap guru mempunyai jaminan sanggup meningkatkan kompetensinya, baik itu kompetensi pedagogik maupun profesional.
Pemotongan derma guru contohnya sebesar 5% dinilai masih sedikit, alasannya 95% nya masih masuk dompet guru.
Selain untuk kegiatan Guru Pembelajar dan peningkatan kompetensi, Untuk mengukur kompetensi guru dihitung dengan evaluasi kinerja guru (PKG), pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan uji kompetensi guru (UKG). Guru juga perlu membuatkan keprofesiannya. Dalam sketsa Kemendikbud, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dilakukan secara berjenjang. PKB Guru Pertama (golongan IIIa-IIIb) fokus pada pengembangan diri sendiri, PKB Guru Muda (golongan IIIc-IIId) fokus pada pengembangan siswa, PKB Guru Madya (Golongan IVa, IVb, IVc) fokus pada pengembangan sekolah, dan PKB Guru Utama (Golongan IVd-IVe) fokus pada pengembangan profesi.
Selain peningkatan kompetensi melalui PKB, Tagor juga menyinggung keberadaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang sanggup dipakai sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi guru. Misalnya, salah satu hambatan guru dalam mencapai angka kredit yakni alasannya kesulitan menciptakan karya ilmiah/karya inovatif. Lewat KKG atau MGMP, kata Tagor, guru sanggup memanfaatkan TPG yang diperolehnya untuk tolong-menolong untuk meningkatkan kompetensi.
Banyak alasan yang mengemuka mengapa guru perlu menyisihkan sebagian derma untuk pengembangan kompetensinya, antara lain; banyak kelompok kerja guru (KKG) dan MGMP stagnan, tidak ada kegiatan dengan alasan minim biaya sehingga kelompok yang dibuat hanya sekedar pembentukan kelompok, tidak ada kegiatan yang bernilai faktual untuk pengembangan profesionalisme dan kompetensi guru. Selain itu, derma profesi guru selama ini dipandang kurang berdampakan terhadapa peningkatan mutu pendidikan. Tunjangan yang seharusnya disisihkan untuk kegiatan faktual justru malah dibelanjakan untuk kegiatan konsumtif.
0 Komentar untuk "Tunjangan Guru Akan Dipotong Untuk Peningkatan Kompetensi Guru?"