Kabar bangga bagi PNS alasannya yakni bulan Juli tahun ini akan mendapatkan pemanis penghasilan yang disebut Gaji Ke-14 atau THR. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia PNS mendapatkan honor ke - 14. Kebijakan ini tentu mendongkrak popularitas pemerintah sekarang. Walau begitu, tidak sedikit masyarakat lain mencibir pertolongan honor ke 14 PNS ini yang menyebutnya sebagai pemborosan uang negara.
Eits, jangan buru - buru menunjukkan justifikasi, atau juga memuji. Berikut analisis sederhana perihal pertolongan honor ke-14 PNS tahun ini. Analisis ini didasarkan pada persepsi orang awam ibarat saya. Namun demikian, semoga ini sanggup menjadi citra dalam menunjukkan evaluasi kepada pemerintah.
Gaji ke 14 kompensasi tidak adanya kenaikan honor PNS
Gaji ke - 14 diberikan sebagai pengganti alasannya yakni tidak adanya kenaikan honor PNS untuk tahun ini. Pada beberapa tahun kebelakang, setiap tahun PNS menikmati kenaikan honor sekitar 10 - 15 %. Kenaikan honor tersebut untuk mengimbangi laju inflasi tahun berjalan. Sederhananya, barang pokok mengalami kenaikan harga, maka honor dinaikan juga biar daya beli PNS tidak berkurang. Tahun ini, pemerintah menentukan untuk tidak menaikan honor PNS dan menggantinya dengan honor ke-14.
Daya beli PNS berkurang setiap tahun
Dengan tidak adanya kenaikan honor dan adanya honor ke-14 sebagai pengganti, maka daya beli PNS akan berkurang setiap tahunnya. Kenapa? berikut penjelasannya :
Untuk menganalisa hal ini, mari kita gunakan perhitungan matematika sederhana dengan membandingkan pola usang pertolongan kenaikan honor dengan pola pertolongan THR sebagai berikut :
Pola usang dengan kenaikan honor :
Misal seorang PNS A mempunyai honor Rp 1000,-. Pada tahun 0, barang B harganya Rp 500,-. Ini berarti PNS tersebut mempunyai daya beli atau ia bisa membeli 2 barang B. Pada tahun 1, harga barang B mengalami inflasi 10 % atau menjadi Rp 550,-. Pemerintah lalu mengambil kebijakan menaikan honor PNS sebesar 10 %. Maka honor PNS tersebut menjadi Rp 1100,-. Bagaimana daya beli PNS tersebut? Karena inflasi diimbangi dengan kenaikan gaji, maka daya beli tetap yaitu ia bisa membeli 2 barang B. Pada tahun 2, harga barang B kembali mengalami inflasi 10 % atau harga barang menjadi Rp 605,-. Jika pemerintah menaikan kembali honor PNS 10 %, maka inflasi tersebut tidak berarti alasannya yakni daya beli PNS terhadap barang B tetap.
Untuk lebih jelas, kita sederhanakan sebagai berikut :
Tahun 0
Gaji : Rp 1000,-
Harga Barang : Rp 500,-
Daya beli terhadap barang ; 2 (Rp 1000 / Rp 500)
Tahun 1
Gaji naik 10 % menjadi : Rp 1100,-
Harga barang inflasi 10 % menjadi : Rp 550,-
Daya beli terhadap barang ; 2 (Rp 1100 / Rp 550)
Tahun 2
Gaji naik 10% menjadi ; Rp 1210,-
Harga barang inflasi 10 % ; Rp 605,-
Daya beli terhadap barang ; 2 (Rp 1210 /Rp 605)
Kesimpulan, daya beli PNS tetap kalau inflasi diimbangi dengan kenaikan gaji.
Pola gres pertolongan honor 14 :
PNS A mempunyai honor Rp 1000,-. Pada tahun 0, harga barang B Rp 500,-. Daya beli PNS terhadap barang B yakni 2. Jika barang B mengalami inflasi 10 % menjadi Rp 550, sementara honor tetap. Maka daya beli PNS tersebut turun menjadi 1,81. Pada tahun berikutnya, harga barang B kembali mengalami inflasi 10 % menjadi Rp 605, sementara honor masih tetap, maka daya beli semakin berkurang. menjadi 1,65.
Lebih jelas, berikut citra sederhananya :
Tahun 0
Gaji : Rp 1000,-
Harga Barang : Rp 500,-
Daya beli terhadap barang ; 2 (Rp 1000 / Rp 500)
Tahun 1
Gaji tetap : Rp 1000,-
Harga barang inflasi 10 % menjadi : Rp 550,-
Daya beli terhadap barang ; 1.81 (Rp 1000 / Rp 550)
Tahun 2
Gaji tetap ; Rp 1000,-
Harga barang inflasi 10 % ; Rp 605,-
Daya beli terhadap barang ; 1.65 (Rp 1000 /Rp 605)
Kesimpulan, daya beli PNS turun setiap tahunnya akhir adanya inflasi.
Tambahan (margin) pendapatan PNS setiap tahun lebih kecil dibanding pola kenaikan gaji
Misal seorang PNS mempunyai besaran honor termasuk tunjangan dan lain sebagainya Rp 3.000.000,-. Gaji tersebut mengalami kenaikan 10 % atau naik sebesar Rp 300.000,- setiap bulannya. Maka dalam setahun, PNS tersebut menerima pemanis pendapatan sebesar Rp 300.000,- x 12 bulan atau sebesar Rp 3.600.000,-.
Bandingkan dengan pertolongan honor ke 14 atau THR sebagai pengganti tidak adanya kenaikan gaji. Gaji ini diberikan sebesar honor pokok PNS. Artinya, kalau honor yang diterima setiap bulan Rp 3.000.000. Gaji pokok PNS tersebut niscaya di bawah Rp 3.000.000. Misal honor pokoknya yakni Rp 2.800.000,- , maka THR yang akan diterima yakni sebesar Rp 2.800.000. Lihat total pemanis pendapatan dengan pola kenaikan honor dan bandingkan dengan pertolongan THR. Dengan adanya kenaikan honor yang diberikan pemerintah setiap bulan, kalau dihitung selama satu tahun, maka ibarat pola di atas PNS akan mendapatkan lebih besar (Rp 3.600.000) dibandingkan dengan penggantinya yaitu honor ke 14 (Rp 2.800.000).
Penghematan APBN
Jika ada masyarakat yang menuding pemerintah melaksanakan pemborosan dengan menunjukkan honor ke 14 untuk PNS, maka itu salah besar. Justru dengan pertolongan honor ke 14 pemerintah menghemat begitu banyak anggaran. Dengan mengambil pola di atas, kalau seorang PNS menerima pemanis penghasilan Rp 3.600.000 setiap tahunnya sebagai konsekuensi kenaikan gaji, maka untuk 4,5 jt PNS pemerintah harus menyiapkan Rp 16,2 triliun setiap tahunnya. Namun dengan menunjukkan honor ke 14 sesuai honor pokok, misal rata-rata honor pokok Rp 2.800.000,-, maka pemerintah hanya menyediakan Rp 12,6 triliun. Lihat, berapa banyak anggaran yang bisa dihemat pemerintah. Dengan memakai perhitungan bergairah ibarat di atas, maka pemerintah menghemat Rp 3.6 triliun. Saya yakin, dengan memakai angka nyata, pemerintah menghemat lebih besar anggaran negara.
Tidak hanya itu, pola kenaikan honor juga memberi beban kepada forum dana pensiun (PT. Taspen). Betapa tidak, tahun 2020 keuntungan PT. Taspen terjun bebas sampai 83,34 % (sumber : kontan.co.id). Hal tersebut terjadi alasannya yakni perolehan premi dan iuran taspen tidak sebanding dengan kenaikan beban taspen. Jika pemerintah menaikan honor PNS, maka beban taspen akan semakin besar. Maka pemerintah mengalihkannya dengan pertolongan honor ke 14 yang tidak akan menghipnotis beban taspen.
Membantu PNS menghadapi hari raya
Tidak sanggup dipungkiri bahwa menjelang hari raya Idul Fitri, pengeluaran PNS dan masyarakat umum lainnya akan lebih besar atau bahkan membengkak dibanding hari - hari lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hari raya yang membengkak, dengan mengandalkan penghasilan tetap terkadang dianggap tidak cukup. Maka dengan adanya pertolongan honor ke 14, dibutuhkan sanggup membantu PNS memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.
Simpulan
Pemberian honor ke 14 sebagai pengganti alasannya yakni tidak adanya kenaikan honor akan memberika imbas ganda, baik bagi PNS dan juga pemerintah. Bagi PNS, pertolongan honor ke 14 mungkin tidak lebih seksi dengan kenaikan gaji, alasannya yakni pola ini kalau terus diberikan setiap tahun akan mengurangi daya beli PNS setiap tahunnya. Tidak hanya itu, pemanis (margin) pendapatan PNS juga menjadi lebih kecil setiap tahunnya. Namun bagi pemerintah, pertolongan honor ke 14 menjadi solusi tepat. Selain menghemat begitu banyak anggaran dibanding kenaikan gaji, pola ini juga membantu mengurangi beban taspen.
Dengan melihat analisis sederhana di atas, silahkan untuk memberi evaluasi kepada pemerintah apakah mengganggap kebijakan pertolongan honor ke 14 ini begitu "wah" atau justru dianggap sebagai "pemborosan" atau evaluasi lainnya.
Tulisan ini hanya aliran orang awam tanpa kajian yang lebih mendalam. Kaprikornus mohon dimaklum kalau masih banyak kekurangan di sana - sini. Silahkan tambahkan sendiri analisis anda di kolom komentar.
0 Komentar untuk "Analisis Sederhana Wacana Honor Ke-14 Pns"