Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Pasal 26

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, mengerjakan Pembangunan Desa, seminar kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan penduduk Desa.
Dalam mengerjakan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. membina kehidupan penduduk Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban penduduk Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar meraih perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran penduduk Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menemukan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kemakmuran penduduk Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya penduduk Desa;
12. memanfaatkan teknologi sempurna guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa aturan untuk mewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang cocok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.