Pengertian Dan Faktor Yang Memilih Kualitas Kebijakan Publik

Kebijakan publik yakni keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai imbas penting pada warga masyarakat. Kebijakan publik yakni langkah yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan publik contohnya bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, lingkungan hidup dan sebagainya. Sebuah kebijakan publik, lahir sebagai akhir dari dua hal. Pertama adanya aspirasi dari masyarakat. Kedua berangkat dari niat baik pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam perumusan kebijakan publik pemerintah memegang tugas sentral yang sangat menentukan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah wajib bermanfaat bagi seluruh rakyat, atau minimal sebagian besar dari rakyat.

Ada beberapa faktor yang memilih kualitas sebuah kebijakan publik.

• Pertama, apakah kebijakan publik itu mempunyai manfaat bagi kepentingan rakyat banyak.
• Kedua, apakah proses perumusannya melibatkan masyarakat serta wakil- wakilnya. Ketiga, apakah pelaksanaannya menjamin rasa keadilan. Keempat, apakah dalam implementasinya tidak diselewengkan. Kelima, apakah kebijakan publik itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keenam, apakah tidak melanggar hukum-hukum agama. Ketujuh, apakah secara moral, pantas untuk masyarakat setempat.

Pada kurun otonomi tempat sampaumur ini pemerintah tempat diberi keleluasaan untuk memutuskan kebijakan publik di daerahnya. Hal ini agak berbeda dengan kurun sebelumnya (orde baru) ketika pemerintah pusat mendomonasi nyaris seluruh perumusan kebijakan publik di daerah.

Disisi lain pada kurun keterbukaan ibarat ketika ini, masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara baik, bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebaiknya Kamu Tahu

PBB mengeluarkan sebuah kriteria pemerintahan baik, yaitu pemerintahan yang didalamnya terdapat partisipasi rakyat, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang berdasar atas hukum, pemerintahan yang bertanggung jawab pemerintahan yang efisien dan pemerintahan yang memihak pada rakyat.

Sumber : Buku PPKN UNTUK Sekolah Menengah Pertama KELAS IX (Sunarso, M.Si.)