Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Tempat Otonom

Pemerintahan tempat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.


Berikut ini ialah “urusan wajib” yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi:

1. perencanaan pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan problem sosial;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. pengembangan koperasi, perjuangan kecil, dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. pelayanan manajemen umum pemerintahan;
14. pelayanan manajemen penanaman modal;
15. pelayanan dasar lainnya yang belum sanggup dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh UU.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota:

1. perencanaan pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan problem sosial;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. fasilitas pengembangan koperasi, perjuangan kecil, dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. pelayanan manajemen umum pemerintahan;
14. pelayanan manajemen penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh UU.