Pgri: Data Guru Milik Pemerintah Ngawur

Ketua Umum PGRI sentra Sulistyo yang populer vokal dan lantang menyuarakan aspirasi guru menyampaikan data guru yang dimiliki pemerintah dalam hal ini Kemdikbud ngawur. Hal ini dilontarkannya kepada jpnn.com. "Itu data guru yang dipunyai pemerintah ngawur..wur..wurrr," sindir Ketua PB PGRI Sulistyo, ketika diwawancarai JPNN, Senin (7/9). "Parahnya, data itu digunakan Kemendikbud untuk tetapkan kebijakan, termasuk dalam pengangkatan guru honorer."

Dia menantang pemerintah untuk survei pribadi ke lapangan. "Kalau data saya yang ngawur, saya berani disanksi," tantangnya.

Sulistyo menyarankan semoga pemerintah melaksanakan survei pribadi ke kawasan yang dekat-dekat saja dulu. Seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok. Kata dia, di situ akan dilihat ada ribuan sekolah dasar yang hanya‎ diajari tiga guru PNS. 

"Kalau Mendikbudnya mau survei ke Jawa Tengah, saya temani dan akan saya tunjukkan mana wilayah-wilayah yang kurang gurunya. Kota Semarang kekurangan 600 guru. Kabupaten Semarang 3.200. Brebes 2.700 guru. Bratang 2.400, dan lain-lain," paparnya. Diakuinya, di wilayah tertentu memang ada yang kelebihan guru, namun jumlahnya tidak banyak. Kalaupun didistribusikan ke wilayah lain, jumlah kekurangan guru tetap tidak akan tertutupi‎ kecuali dengan melaksanakan rekrutmen.