Pengumuman Gres Simpatika Kemenag.Siap.Id

Pusat Layanan Simpatika Kemenag Ditjen Pendidikan Islam beberapa dikala yang kemudian resmi merilis hukum gres terkait akun individu PTK di Simpatika Kemenag. Berikut warta terkait hal tersebut

Kepada seluruh PTK Kemenag
Sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Pendis nomor DJ.I/PP.00.6/3541/2020 tanggal 25 September 2020 wacana Penggunaan Sistem Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada binas Direktorat Pendidikan Madrasah.

Berkenaan dengan hal tersebut, akan dilakukan pembenahan aplikasi SIMPATIKA menyesuaikan dengan hukum gres yang diberlakukan di lingkungan Kemenag dalam 2 (dua) ahad ke depan. Sebagai tahap awal untuk mendukung kemandirian individu PTK pada Layanan SIMPATIKA diberlakukan hukum sebagai berikut:

1. Bagi akun individu Pendidik (Guru) yang diaktifkan kiprah suplemen resmi sebagai Kepala Madrasah/Sekolah oleh Admin Ka.Kemenag Kab/Kota otomatis mendapat hak saluran sebagai Admin Sekolah.
2. Kepala Madrasah/Sekolah sanggup mencetak ulang (reset) akun login para PTK di lingkup madrasah/sekolah yang dipimpinnya.
3. Bagi akun individu lain yang mendapat kiprah sebagai Admin/Operator Madrasah (diluar sebagai Kepala Sekolah) dinonaktifkan hak aksesnya oleh sistem secara otomatis. Hak saluran dimaksud sanggup diaktifkan kembali (atas ijin) oleh Kepala Sekolah memakai akun institusi resmi yang diterbitkan/dicetak ulang oleh Admin Ka.Kemenag Kab/Kota.
4. Bagi Kepala Madrasah/Sekolah naungan Kemenag berkewajiban untuk meminta cetak ulang akun insitusi madrasah/sekolah yang dipimpinnya ke Admin Ka. Kemenag Kab/Kota masing-masing.

Semoga PTK Kemenag selalu bersemangat untuk menjadi lebih unggul dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sempurna guna dan bermanfaat bagi Dunia Pendidikan Indonesia.

Wassalamualaikum wr.wb,
Hormat kami,
Admin Simpatika

Perlu diketahui, untuk guru PAI yang mengajar di bawah naungan Kemdikbud/Pemda masih menunggu waktu 1 sampai 2 ahad ke depan sembari sistem Simpatika dimutakhirkan.
Layanan Simpatikan tidak melayani penerbitan NUPTK, dimana hak penerbitan NUPTK ada di tangan Kemdikbud.