Masih hangat rasanya jikalau kita berbicara kasus reshuffle kabinet Kerja Jokowi beberapa hari yang lalu. Terutama pencopotan Anies Baswedan sebagai Mendikbud yang digantikan oleh Prof. Muhajir. Banyak neitezen kecewa dan tentu saja bertanya-tanya apa penyebab sehingga Anies Baswedan dipecat sebagai Mendikbud.
Bicara kasus politik tentu tidak terlepas dari popularitas atau image pemerintah atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perlu kepercayaan masyarakat supaya pemerintahan sanggup berjalan maksimal, termasuk pula bagaimana supaya pemerintah ketika ini khususnya presiden Jokowi dipercaya kembali menduduki kembali Kursi presiden di tahun 2019 nanti.
Salah satu agenda pemerintah yang diunggulkan dalam bidang pendidikan ialah program Indonesia Pintar atau PIP, dimana seluruh kawasan di nusantara dibagikan Kartu Indonesia Pintar kepada siswa kurang mampu. Nah berdasarkan pengamat pendidikan Indra Charismiadji, Anies Baswedan telah gagal dalam mengemban kiprah ini, yakni membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam waktu cepat padahal anggarannya memakan Triliunan rupiah.
"Sudah 20 bulan KIP belum jalan alasannya ialah kasus utamanya ada di data. Data di Dapodik memang lengkap, tapi niscaya banyak yang tidak berhak mendapat dana KIP,”
Anies dianggap ragu menjalankan agenda KIP, sehingga perembesan anggaran dari agenda KIP ini sangat kecil. Presiden sendiri tampaknya tidak mau tahu, yang penting hasil tanpa mengetahui permasalahan pokok.
Indra menegaskan, Jokowi setiap blusukan ke kawasan selalu mengecek realisasi KIP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di lapangan, katanya, realisasi KIS dan KKS memang baik. Sedangkan realisasi KIP masih minim. Dimana kita tahu, ketika kampanye presiden 2020 lalu, agenda Indonesia Pintar merupakan kesepakatan politik presiden kepada publik ketika itu.
Sementara itu pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan beropini lepas dari problem politik, pergantian menteri Pendidikan dan Kebudayaan guna untuk membenahi kasus pendidikan lebih substansial. Dikatakan Cecep, meskipun Anies berlatar belakang dunia pendidikan, tetapi programnya belum banyak menyentuh dunia pendidikan.
Pada masa kepemimpinan Anies, terjadi kontroversi terhadap penerapan kurikulum. Apalagi ketika ada keputusan mengembalikan ke kurikulum 2006, sempat menggegerkan banyak pihak. “Pemerintah harus teguh dengan agenda yang dirancang,” ujar Cecep.
Nah demikian mungkin penyebab Anies Baswedan dilengserkan dari dingklik Mendikbud. Dan ini merupakan PR bagi menteri baru, dimana masih banyak agenda program pendidikan lain yang tidak kalah penting yang mesti diselesaikan.
Bicara kasus politik tentu tidak terlepas dari popularitas atau image pemerintah atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perlu kepercayaan masyarakat supaya pemerintahan sanggup berjalan maksimal, termasuk pula bagaimana supaya pemerintah ketika ini khususnya presiden Jokowi dipercaya kembali menduduki kembali Kursi presiden di tahun 2019 nanti.
Salah satu agenda pemerintah yang diunggulkan dalam bidang pendidikan ialah program Indonesia Pintar atau PIP, dimana seluruh kawasan di nusantara dibagikan Kartu Indonesia Pintar kepada siswa kurang mampu. Nah berdasarkan pengamat pendidikan Indra Charismiadji, Anies Baswedan telah gagal dalam mengemban kiprah ini, yakni membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam waktu cepat padahal anggarannya memakan Triliunan rupiah.
"Sudah 20 bulan KIP belum jalan alasannya ialah kasus utamanya ada di data. Data di Dapodik memang lengkap, tapi niscaya banyak yang tidak berhak mendapat dana KIP,”
Anies dianggap ragu menjalankan agenda KIP, sehingga perembesan anggaran dari agenda KIP ini sangat kecil. Presiden sendiri tampaknya tidak mau tahu, yang penting hasil tanpa mengetahui permasalahan pokok.
Indra menegaskan, Jokowi setiap blusukan ke kawasan selalu mengecek realisasi KIP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di lapangan, katanya, realisasi KIS dan KKS memang baik. Sedangkan realisasi KIP masih minim. Dimana kita tahu, ketika kampanye presiden 2020 lalu, agenda Indonesia Pintar merupakan kesepakatan politik presiden kepada publik ketika itu.
Sementara itu pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan beropini lepas dari problem politik, pergantian menteri Pendidikan dan Kebudayaan guna untuk membenahi kasus pendidikan lebih substansial. Dikatakan Cecep, meskipun Anies berlatar belakang dunia pendidikan, tetapi programnya belum banyak menyentuh dunia pendidikan.
Pada masa kepemimpinan Anies, terjadi kontroversi terhadap penerapan kurikulum. Apalagi ketika ada keputusan mengembalikan ke kurikulum 2006, sempat menggegerkan banyak pihak. “Pemerintah harus teguh dengan agenda yang dirancang,” ujar Cecep.
Nah demikian mungkin penyebab Anies Baswedan dilengserkan dari dingklik Mendikbud. Dan ini merupakan PR bagi menteri baru, dimana masih banyak agenda program pendidikan lain yang tidak kalah penting yang mesti diselesaikan.
0 Komentar untuk "Mengapa Anies Baswedan Dilengserkan?"