NUPTK oh NUPTK sebuah instruksi unik dambaan para guru. Bagaimana tidak Nomor Unik bagi Pendidik yang diberikan oleh sentra ini seolah merupakan senjata terakhir bagi guru. Dalam beberapa tahun terakhir NUPTK menjadi syarat untuk mengikuti sertifikasi pendidik. Dan tak kalah penting berbagai macam tunjangan guru.
Yap sesuai judul di atas, kita akan bahas diskriminasi dalam syarat pembuatan NUPTK. Salah satunya adalah
Bagaimana tidak Hanya bermodal SK Yayasan / Sekolah, guru di sekolah swasta dan kemenag sanggup mengajukan NUPTK. Cukup 2 tahun bekerja sudah bisa mengajukan NUPTK Berbeda dengan guru honorer di sekolah negeri butuh SK Pengangkatan sekelas Kepala Daerah sebagai salah satu syaratnya. Hal ini yang banyak menjadi keluhan guru-guru honor di sekolah negeri. Sudah bertahun tahun bekerja pun, dirasa sangat mustahil mendapat SK pengangkatan dari Bupati/Walikota, kalau tidak ada kebijakan dari daerah.
SK pengangkatan yang ditandatangani kepala kawasan tentunya berdasar jadwal pengangkatan tenaga Kontrak atau yang biasa dikenal PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang masa kontraknya biasanya diperpanjang setiap tahun. Untuk mengangkat tenaga kontrak PTT, tentu ini membutuhkan anggaran kawasan yang besar untuk menggaji mereka para guru PTT. Daerah dengan kemampuan anggaran yang minim tentu sulit menjalankan jadwal ini.
Beratnya syarat pengajuan NUPTK ini sudah terjadi semenjak kala padamu negeri dan akan terus berlanjut hingga kini, walau ada beberapa hal yang dikurangi oleh Kemdikbud.
Kebijakan fasilitas proteksi NUPTK bagi guru di sekolah swasta balasannya disalahgunakan oleh beberapa oknum guru. Setelah 3 tahun menjadi guru di sekolah swasta dan mendapat NUPTK lalu pindah ke sekolah negeri. Sedangkan mereka yang di sekolah negeri hingga jenggotan kalau masih berstatus honorer biasa nggak akan pernah sanggup NUPTK.
Nah... hingga kapan kebijakan ini berlanjut?
Yap sesuai judul di atas, kita akan bahas diskriminasi dalam syarat pembuatan NUPTK. Salah satunya adalah
Guru Honorer di sekolah swasta lebih diuntungkan dalam pembuatan NUPTK dibanding sekolah negeri di bawah Kemdikbud
Bagaimana tidak Hanya bermodal SK Yayasan / Sekolah, guru di sekolah swasta dan kemenag sanggup mengajukan NUPTK. Cukup 2 tahun bekerja sudah bisa mengajukan NUPTK Berbeda dengan guru honorer di sekolah negeri butuh SK Pengangkatan sekelas Kepala Daerah sebagai salah satu syaratnya. Hal ini yang banyak menjadi keluhan guru-guru honor di sekolah negeri. Sudah bertahun tahun bekerja pun, dirasa sangat mustahil mendapat SK pengangkatan dari Bupati/Walikota, kalau tidak ada kebijakan dari daerah.
SK pengangkatan yang ditandatangani kepala kawasan tentunya berdasar jadwal pengangkatan tenaga Kontrak atau yang biasa dikenal PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang masa kontraknya biasanya diperpanjang setiap tahun. Untuk mengangkat tenaga kontrak PTT, tentu ini membutuhkan anggaran kawasan yang besar untuk menggaji mereka para guru PTT. Daerah dengan kemampuan anggaran yang minim tentu sulit menjalankan jadwal ini.
Beratnya syarat pengajuan NUPTK ini sudah terjadi semenjak kala padamu negeri dan akan terus berlanjut hingga kini, walau ada beberapa hal yang dikurangi oleh Kemdikbud.
Kebijakan fasilitas proteksi NUPTK bagi guru di sekolah swasta balasannya disalahgunakan oleh beberapa oknum guru. Setelah 3 tahun menjadi guru di sekolah swasta dan mendapat NUPTK lalu pindah ke sekolah negeri. Sedangkan mereka yang di sekolah negeri hingga jenggotan kalau masih berstatus honorer biasa nggak akan pernah sanggup NUPTK.
Nah... hingga kapan kebijakan ini berlanjut?
0 Komentar untuk "Diskriminasi Syarat Pembuatan Nuptk"