Beda Pungutan Dengan Donasi Berdasarkan Permendikbud

Pada artikel sebelumnya telah kami bagikan mengenai Permendikbud nomor 44 tahun 2012 perihal pungutan dan sumbangan pada satuan pendidikan dasar. Satuan Pendidikan dasar disini khusus jenjang SD dan SMP.

pungutan sumbangan derma pendidikan

Baik penyelenggara pendidikan/sekolah maupun orangtua siswa wajib tahu dan sanggup membedakan mana pungutan (liar) mana yang namanya sumbangan hal ini untuk menghindari maraknya perkara pungutan liar kepada para orang tua/siswa.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2, dijelaskan, “pungutan ialah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta asuh atau orangtua/wali secara eksklusif yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.”

Sedangkan sumbangan, (pasal 1 ayat 3) ialah “penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau forum lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.”

Dalam Permendikbud ini disebutkan, pembiayaan pendidikan dengan melaksanakan pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah (sekolah negeri), tidak diperkenankan menarik pungutan tapi sanggup mendapatkan sumbangan dari masyarakat. Karena itulah jikalau sekolah negeri meminta iuran wajib yang asing ajaib sanggup dikatakan melalukan PUNGLI.

Dalam Juknis BOS  juga disebutkan bahwa sekolah negeri dihentikan melaksanakan pungutan ( yang sifatnya wajib)

Setiap pungutan/sumbangan yang diperoleh dari masyarakat tidak boleh dipakai untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau forum representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik eksklusif maupun tidak eksklusif (pasal 11 c).

Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan maupun sumbangan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar