Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Perihal Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Kawasan Provinsi Dan Di Kawasan Kabupaten/Kota

Permensos Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial atau Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota dikeluarkan untuk melakukan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerlntah Nomor 2 Tahun 2018 wacana Standar Pelayanan Minimal.

Menurut padal 1 Permensos Nomor 9 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Standar Teknis ialah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kescjahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Sedangkan  Standar Teknls Pelayanan Dasar ialah ketentuan rnerigenai inutu Pelayarian Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di kawasan provinsi dan di kawasan kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap akseptor Pelayanan Dasar secara minimal.

Menurut padal 2 Permensos Nomor 9 Tahun 2018, Penerirna Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setlap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jcnis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabiitas Telantar di dalarn dan di luar Panti Sosial:

b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar dl dalam dan di luar Panti Sosial;

c. Lanjut Usia TelarLtar untuk Jents Pelayanan Dasar Rehabiitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telaritar di dalam dan di luar Panti Soslal;

ci. Gelandangari dan Pengernis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabifitasl Soslal dasar tuna soslal khususnya Gelandangan dan Pengemis dl dalam dan di luar Panti Sosial;

e. Korban Bencana kawasan provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana kawasan provinsi: dan

f. Korban Bencana kawasan kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana kawasan kabupaten/kota.

Ditegaskan dalam ayat berikutnya bahwa Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapat Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial dl kawasan provinsi dan di kawasan kabupaten /kota.

Dalam Pasal 3 Permensos Nomor 9 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Penerima Pelayanan Dasar berhak mendapat Mutu Pelayanan Dasar berupa:

a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa:

b. standar dan jurnlah kualitas sumber daya manusia; dan

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Berdasarkan Pasal 7 Permensos Nomor 9 Tahun 2018, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di kawasan provinsi terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabalitas Terlantar di dalam Panti Sosial;

b. Rehabliltasi Sosial dasar Anak Telantar dl dalam Panti Soslal;

c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar dl dalam Panti Soslal:

d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana kawasan provinsi.

Berdasarkan Pasal 26 Permensos Nomor 9 Tahun 2018, Jenis Pelanyanan Dasar pada SPM bidang sosial dl kawasan kabupaten/kota terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabliltas Telantar di luar Panti Sosial;

b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;

c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut UsIa Telantar di luar Panti Sosial;

d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana kawasan kabupaten/kota.

Selengkapnya silahkan download Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota ---disini.

Demikian informasi wacana Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Semoga bermanfaat. Terima kasih.