Salah satu PR yang ditinggalkan mantan Mendikbud Anies Baswedan yakni kegiatan PIP. Pembagian Kartu Indonesia Pintar, rupanya belum maksimal dijalankan oleh Menteri terdahulu, dan inilah ang menjadi tantangan Mendikbud yang baru, Prof. Muhajir Effendi. Ini pula salah satu penyebab mengapa Anies Baswedan dicopot dari Mendikbud.
Terkait data untuk KIP, Muhadjir menyampaikan jikalau mengambil data dari Kemensos menurut pengalaman ternyata kurang valid. Data Kemensos diambil dari data kemiskinan yang ada di masyarakat. Kalau ada anak keluarga miskin yang tak sekolah tapi diberi KIP jadi repot alasannya yakni KIP syaratnya untuk anak sekolah. "Jadi data harus terang dulu. Baru KIP diturunkan," katanya.
Karena itulah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan mempersiapkan payung aturan bagi penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab ada beberapa dilema yang berkaitan dengan undang-undang.
"Selain itu, aku juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait validasi data. Data mana yang paling pas untuk digunakan, harus terang dulu datanya sebelum diekselusi," katanya, Jumat, (29/7).
Dia menyampaikan semua ini gres disusun. Diharapkan dilema ini dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan. "Memang ketika aku dipanggil presiden diberi dua amanah. Pertama semoga dipertajam kegiatan pendidikan vokasi, kedua dipertajam pemanfaatkan kegiatan KIP," ujarnya.
Muhadjir menyampaikan ini merupakan kegiatan besar yang diprioritaskan presiden. Adanya kesenjangan di masyarakat diharap dapat diatasi dengan KIP.
Terkait data untuk KIP, Muhadjir menyampaikan jikalau mengambil data dari Kemensos menurut pengalaman ternyata kurang valid. Data Kemensos diambil dari data kemiskinan yang ada di masyarakat. Kalau ada anak keluarga miskin yang tak sekolah tapi diberi KIP jadi repot alasannya yakni KIP syaratnya untuk anak sekolah. "Jadi data harus terang dulu. Baru KIP diturunkan," katanya.
Karena itulah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan mempersiapkan payung aturan bagi penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab ada beberapa dilema yang berkaitan dengan undang-undang.
 |
| Kartu Indonesia Pintar (KIP) |
"Selain itu, aku juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait validasi data. Data mana yang paling pas untuk digunakan, harus terang dulu datanya sebelum diekselusi," katanya, Jumat, (29/7).
Dia menyampaikan semua ini gres disusun. Diharapkan dilema ini dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan. "Memang ketika aku dipanggil presiden diberi dua amanah. Pertama semoga dipertajam kegiatan pendidikan vokasi, kedua dipertajam pemanfaatkan kegiatan KIP," ujarnya.
Muhadjir menyampaikan ini merupakan kegiatan besar yang diprioritaskan presiden. Adanya kesenjangan di masyarakat diharap dapat diatasi dengan KIP.
0 Komentar untuk "Mendikbud Persiapkan Payung Aturan Sebarkan Kartu Indonesia Cendekia (Kip)"