Juknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan

Berdasarkan Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2019, Petunjuk Teknis - Juknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan teladan bagi Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, pejabat yang membidangi kepegawaian, dan pejabat yang berkepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait dalam melakukan aktivitas dan pengelolaan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dalam Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan, dinyatakkan bahwa Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

b. BAB II JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

c. BAB III UNSUR KEGIATAN DAN URAIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

d. BAB IV PENGANGKATAN, PERALIHAN KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

e. BAB V SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT, DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

f. BAB VI DAFTAR FORMULIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

g. BAB VII PENUTUP

Selanjutnya Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2019 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan, menyatakan bahwa Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki menurut penetapan pejabat yang berwenang memutuskan angka kredit. Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dimungkinkan tidak sesuai dengan pangkat pada masing-masing jenjang jabatan. Ketidaksesuaian pangkat dan jabatan tetap mengacu pada fatwa training pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2019 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan menegaskan bahwa Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melakukan aktivitas sesuai dengan jenjang jabatannya, kecuali ditugaskan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melakukan aktivitas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir aktivitas yang dilakukan; dan

b. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melakukan aktivitas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir aktivitas yang dilakukan.

Ditegaskan dalam Juknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan bahwa Dalam menunjukkan angka kredit, unsur aktivitas yang dinilai mencakup:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

Unsur utama terdiri atas:

a. pendidikan;

b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan

c. pengembangan profesi.

Sedangkan Unsur penunjang terdiri atas:

a. pengajar/pelatih/penguji/pengawas pada diklat fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

b. kiprah serta dalam seminar/lokakarya di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat nasional/internasional;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Kegiatan unsur utama tidak termasuk subunsur pendidikan formal, paling sedikit 80% (delapan puluh persen), dengan ketentuan paling sedikit 60% (enam puluh persen) merupakan aktivitas Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dan paling banyak 40% (empat puluh persen) unsur Pengembangan Profesi dan/atau Diklat Fungsional/ Teknis, dan aktivitas unsur penunjang paling banyak 20% (dua puluh persen).

Selengkapnya silahkan downlolad Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2019 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan -----disini-----

Demikian informasi wacana Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan. Semoga ada manfaatnya.