Pemprov Banten Mulai Tahun 2020 Akan Memperlihatkan Aktivitas Bosda (Biaya Operasional Sekolah Daerah)

PEMPROV BANTEN  MULAI TAHUN 2020 AKAN MEMBERIKAN PROGRAM BOSDA (BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH) 

Pemerintah Provinsi Banten akan memfokuskan kepada perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dalam 3 tahun ke depan. Hal itu dilakukan mengingat dinilai pentingnya infrastruktur jalan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat, dengan meningkatnya perekonomian yang dipicu oleh kehadiran infrastruktur jalan yang baik.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy  saat memperlihatkan sambutan pada aktivitas pembukaan Rapat Kerja Wilayah DPW PAN Banten ke III di gedung PMI Banten, Kalodran, Kota Serang, Sabtu (30/9).  Rakerwil sendiri eksklusif dibuka oleh Ketua DPP PAN yang juga anggota dewan perwakilan rakyat dari Dapil Banten, Yandri Susanto. Turut hadir dalam rakerwil tersebut fungsionaris DPP PAN yang juga angota dewan perwakilan rakyat dari Dapil Banten, Ali Taher.

Diungkapkan Andika, selain fokus untuk memperbaiki jalan rusak yang berstatus jalan provinsi, dalam 3 tahun ke depan tersebut, Pemprov Banten juga melaksanakan pembantuan-pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk peningkatan jalan-jalan poros desa dan jalan-jalan yang merupakan jalan yang terkait dengan produksi pertanian.

“Intinya Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) dan saya berkomitmen terhaap perbaikan perekonomian masyarakat melalui fokus kami kepada infrastruktur jalan ini sebagai basic dari sanggup dilakukannya pembangunan ke tahapan berikutnya,” kata Andika disambut tepuk tangan pengurus dan kader PAN Banten yang hadir.

Lebih jauh Andika juga mengungkapkan, pada awal-awal masa kepemimpinannya bersama Wahidin Halim dikala ini, pihaknya juga tengah berkonsentrasi untuk melaksanakan pembangunan di sejumlah bidang dasar lainnya menyerupai pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, Andika mengaku, pihaknya melaksanakan perubahan orientasi dari pada awalnya untuk fokus ke aktivitas wajib berguru 12 tahun, menjadi ke pengelolaan sekolah tingkat Sekolah Menengan Atas sederajat. Hal ini dilakukan menyusul terbitnya ketentuan pemerintah pusat wacana peralihan kewenangan pengelolaan sekolah Sekolah Menengan Atas sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

“Tapi tidak lantas ini jadi mudah. Karena perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, kalau untuk membeyar gaji guru Sekolah Menengan Atas sederajat saja di Banten ini dibutukan Rp800 M untuk satu tahun. Tentu ini bukan angka yang kecil. Meski begitu kami tetap komitmen dengan soal pendidikan yang menjadi kewenangan pemprov ini,” kata Andika seraya mengatakan, Pemprov juga telah menganggarkan dana untuk aktivitas BOS DA (biaya operasional sekolah daerah) mulai tahun 2020 mendatang kaitannya dengan misi pembangunan Pemprov Banten di bidang pendidikan.  

Di bidang kesehatan, Andika kembali mengulas wacana aktivitas Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Wahidin dan dirinya yang menginginkan semoga warga miskin di Banten sanggup berobat gratis dengan memakai e-KTP. “Ini juga tidak mudah. Dalam merealisasikan aktivitas ini kita harus berhaapan dengan UU BPJS  dan sejumlah regulasi pemerintah pusat lainnya yang menimbulkan pemeritah kawasan tidak sanggup begitu saja melaksanakan aktivitas berobat gratis bagi warganya,” imbuhnya.

Namun, lanjutnya, alasannya ialah didorong oleh impian yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat Banten yang sanggup terlayani kasus kesehatannya sebagaimana kesepakatan kampanye Wahidin-Andika pada dikala masa kampanye Pilgub Banten 2020-2022, Pemprov Banten dikala ini terus berupaya untuk mewujudkan impian tersebut. 

“Terlebih memang faktanya masih banyak warga masyarakat kita yang belum terlayani oleh BPJS. Bahkan juga banyak yang tidak tahu dengan BPJS. Makara Insha Allah mulai tahun 2020, warga miskin sudah sanggup berobat gratis dengan e-KTP di rumah sakit milik Pemprov Banten untuk tahap awal ini. Sekarang, kami sedang menggodok sejumlah regulasinya semoga tidak menjadikan dilema di kemudian hari,” paparnya seraya meminta dukungan pengurus dan kader PAN Banten bagi jalannya pemerintahan Wahidin-Andika 5 tahun ke depan.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Banten Masrori dalam sambutannya mengatakan, sebagai partai pendukung pasangan Wahidin-Andika pada Pilgub 2020-2022 di mana kemudian pasangan tersebut terpilih, PAN Banten memang telah berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan Wahidin-Andika. “Kami akan melaksanakan pengawalan dengan berupa melaksanakan langkah-langkah politik, baik itu mendukung kalau kebijakan Wahidin-Andika baik untuk rakyat Banten, maupun kritik yang konstruktif kalau kebijakan keduanya melenceng,” kata Masrori.