Dasar Aturan Dan Klarifikasi Wacana Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19

Berikut ini admin akan menjelasan tentang Dasar Hukum dan Penjelasan Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19.

Dasar Hukunya:

• Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 wacana Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. SE ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020
• Surat Edaran (SE) Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 wacana Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Penjelasan wacana Isi Surat Edaran (SE) Mendes PDTT sebagaimana tersebut di atas yakni selaku berikut:

Pertama, Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang strukturnya terdiri atas : Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain yang bekerjasama dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa.

Kedua, Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dalam upaya pencegahan covid-19, dana desa digunakan dengan teladan PKTD lewat pengelolaan secara swakelola dan menggunakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Pekerjaan diprioritaskan bagi anggota keluarga pra Sejahtera, pengangguran, serta anggota warga penduduk marjinal lainnya. Pembayaran upah kerja dibayarkan setiap hari. Pelaksanaan kesibukan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) menerapkan jarak kondusif antara satu pekerja dengan pekerja yang lain minimal dua meter, dan bagi pekerja yang batuk wajib menggunakan masker.

Ketiga. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tegas dinyatakan bahwa SE ini menjadi dasar bagi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yakni dengan cara memindah pembelanjaan bidang dan sub-bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, kondisi darurat mendesak, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kesibukan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). 

Pada desa-desa yang masuk dalam kawasan Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat pribadi diubah untuk menyanggupi keperluan tanggap Covid-19. Kriteria KLB dikontrol dalam Perbup/Perwal mengenai pengelolaan keuangan desa Tahun 2020.

Demikianlah Penjelasan dari Penulis tentang Dasar Hukum dan Penjelasan Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19. Semoga Tulisan singkat ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa...

CEK JUGA ARTIKEL TERKAIT LAINNYA:

• Surat Edaran Kepala Desa Tentang Pencegahan Covid-19

• Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 4 Tahun 2020 wacana Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020

• Struktur Relawan Desa Tanggap Virus Corona (Covid-19)

• Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19

• Menteri Desa PDTT Minta Kepala Desa Ubah APBDes Untuk Pencegahan/Penangan Covid-19

• Mekanisme Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tanggap Virus Corona (Covid-19)