Pma Nomor 58 Tahun 2020 Wacana Kepala Madrasah

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2020 wacana Kepala Madrasah ditetapkan sebagai pengganti peraturan sebelumnya yakni PMA Nomor 29 Tahun 2020. Dalam peraturan wacana kepala madrasah yang terbaru ini tentunya terdapat beberapa penambahan poin dan perubahan-perubahan atas peraturan sebelumnya. Penambahan dan perubahan tersebut didasarkan pada regulasi-regulasi yang berlaku maupun kondisi madrasah terkini.

Apa saja perubahan yang terdapat pada PMA Nomor 58 tahun 2020 dibanding pendahulunya, PMA Nomor 29 tahun 2020, selanjutnya akan dibahas dalam artikel ini. Pun bagi yang ingin mengunduh PMA Nomor 58 Tahun 2020 wacana Kepala Madrasah untuk mempelajari secara lebih mendetail telah disediakan link download di selesai artikel ini.

1. Perbedaan PMA No. 58 Tahun 2020 dengan PMA No. 29 Tahun 2020

Terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok diantara kedua produk aturan Kementerian Agama yang mengatur wacana Kepala Madrasah ini. Beberapa perbedaan dan perubahan itu antara lain:

• Jenis Kepala Madrasah
• Pada PMA No. 58 Tahun 2020, Kepala Madrasah terdiri atas 3 jenis yaitu:
• Kepala Madrasah PNS pada madrasah yang diselenggarakan pemerintah (madrasah negeri)
• Kepala Madrasah PNS pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat (madrasah swasta)
• Kepala Madrasah Bukan PNS pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat (madrasah swasta)
• Pada PMA No. 29 Tahun 2020, terdiri 2 jenis yaitu:
• Kepala Madrasah PNS pada madrasah yang diselenggarakan pemerintah (madrasah negeri)
• Kepala Madrasah Non PNS pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat (madrasah swasta)
• Tugas Kepala Madrasah
• Pada PMA No. 58 Tahun 2020:
• Manajerial
• Pembelajaran dan pembimbingan
• Pada PMA No. 29 Tahun 2020:
• Manajerial

• Persyaratan Kepala Madrasah
• Pada PMA No. 58 Tahun 2020:
• Maksimal berusia 55 tahun
• Memiliki pengalaman mengajar sedikitnya 9 tahun di madrasah negeri dan 6 tahun di madrasah swasta
• Diutamakan mempunyai akta Kepala Madrasah sesuai jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan pemerintah
• Bagi kamad di tempat terdepan, terluar, dan tertinggal terdapat persyaratan khusus terkait pengalaman dan pangkat
• Pada PMA No. 29 Tahun 2020:
• Maksimal berusia 56 tahun
• Memiliki pengalaman mengajar sedikitnya 5 tahun di madrasah sesuai jenjang, kecuali di RA mempunyai pengalaman mengajar minimal 3 tahun
• Memiliki Surat tanda Tamat Pendidikan dan pembinaan (STTTPP) Kamad
• Tidak aturan terkait persyaratan bagi kamad di tempat terdepan, terluar, dan tertinggal
• Pengangkatan Kepala Madrasah
• Pada PMA No. 58 Tahun 2020:
• Kamad PNS pada madrasah swasta dilakukan oleh penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan Kantor Kemenag Kab/Kota
• Kamad non-PNS pada madrasah swasta dilakukan oleh penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan Kantor Kemenag Kab/Kota
• Pada PMA No. 29 Tahun 2020:
• Tidak diatur
• Tidak diatur
• Masa Tugas Kepala Madrasah
• Pada PMA No. 58 Tahun 2020:
• Untuk Kamad PNS di madrasah negeri, masa tuganya 4 tahun dan sanggup diangkat kembali pada satuan pendidikan yang sama untuk 1 kali masa kiprah dan ada pengecualian pada kondisi tertentu.
• Untuk Kamad PNS dan Non PNS, masa tugasnya 4 tahun dan sanggup diangkat kembali tanpa batasan periode (masa tugas)
• Pada PMA No. 29 Tahun 2020:
• Untuk Kamad PNS di madrasah negeri, masa tuganya 4 tahun dan sanggup diangkat kembali pada satuan pendidikan yang sama untuk 1 kali masa kiprah (Tidak ada pengecualian pada kondisi tertentu)
• Untuk Kamad Non PNS di madrasah swasta, masa tugasnya 4 tahun dan sanggup diangkat kembali untuk 1 masa tugas.
• Hak dan Beban Kerja Kepala Madrasah
• Pada PMA No. 58 Tahun 2020:
• Kamad berhak mendapat TPG
• Tugas manajerial, membuatkan kewirausahaan, dan supervisi kepada PTK disetarakan dengan beban mengajar 24 JTM
• Tugas pembelajaran dan pembimbingan disetarakan dengan beban mengajar 6 JTM
• Pada PMA No. 29 Tahun 2020:
• Tidak diatur
• Tidak diatur
• Tidak diatur

Baca: 15 Hal yang Harus Dikerjakan Operator dan Kamad di Simpatika

2. Download PMA Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Kepala Madrasah

Untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2020 wacana Kepala Madrasah silakan unduh peraturan tersebut di link berikut ini.

• PMA Nomor 58 Tahun 2020; DOWNLOAD (235 kb)

UPDATE:

Saat ini Kemenag telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Calon kepala Madrasah Berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

Isi Surat Edaran ini yakni bagi madrasah yang diselenggarakan masyarakat (madrasah swasta) kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari PMA No. 58 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat (1), yayasan atau penyelenggara madrasah tetap sanggup mengangkat kepala madrasah gres dengan mengabaikan persyaratan tersebut.

Selengkapnya wacana surat edaran tersebut baca artikel:  Guru Non Inpassing dan Sertifikasi Bisa Makara Kamad.

UPDATE (JANUARI 2020)

Seiring diterbitkannya PMA Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PMA Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Kepala Madrasah, persyaratan kepala madrasah mengalami perubahan dan SE Nomor 3 Tahun 2020 menjadi tidak lagi berlaku. Sila baca artikel: Persyaratan Menjadi Kepala Madrasah

Demikianlah terkait dengan PMA Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Kepala Madrasah yang telah menggantikan peraturan serupa, PMA No. 29 Tahun 2020.