Seleksi Pns 2020 Dibuka, Pemerintah Utamakan Tenaga Pendidikan Dan Kesehatan

SELEKSI PNS 2020 DIBUKA, PEMERINTAH UTAMAKAN TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Kementriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menggelar rekrutmen PNS untuk kawasan pada tahun ini. Formasi terbanyak akan didominasi sektor pendidikan dan kesehatan.

Asman Abnur, Menteri PAN RB menyampaikan jikalau kebutuhan PNS tenaga pendidikan dan kesehatan paling mendominasi di daerah. “Karena itu kita akan buka deretan PNS tahun 2020,” katanya ditemui usai program di Jetis, Kota Jogja, Selasa (13/2/2020).

Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan jumlah deretan yang tersedia alasannya yaitu masih masuk dalam proses penghitungan.
Usulan dari setiap kawasan sudah masuk dan sedang dalam tahap validasi.

Hal ini juga mengacu pada kemampuan belanja pegawai kawasan tersebut. Asman menguraikan pembukanaan PNS juga akan dibatasi bagi kawasan dengan belanja pegawai tidak lebih dari 50%.

Pemerintah mengharapkan biar belanja pegawai dan belanja modal tetap terjaga dengan membatasi jumlah PNS di kawasan yang sudah melebihi 50%.

Disampaikan jikalau penambahan PNS juga harus dibarengi dengan peningkatan pembangunan sesuai dengan porsi beban kerjanya. “Jangan hingga kurang peningkatan pembangunan, dari jumlah pegawai,” tandasnya.

Rekrutman juga dibatasi untuk usia di bawah 35 tahun kecuali dokter spesialis.

Daerah memang diminta untuk memberikan kebutuhan PNS sesuai dengan beban kerja daerah. Rekrutmen juga dilakukan biar tidak ada ketimpangan antara jumlah PNS pensiun dengan yang baru. Diakuinya dengan empat tahun moratorium ada jenjang karier yang terputus.

Minat masyarakat menjadi PNS juga dianggap masih tinggi. Terbukti, dari 37.138 deretan yang dibuka tahun kemudian ada 2,4 juta orang yang mendaftar.

Politisi asal Padang ini menyatakan keengganannya akan anjuran PNS dengan sistem gelondongan dengan alasan tidak akan memperbaiki sistem rekrutmen selama ini.

Selain itu, ditegaskan dihentikan ada lagi titipan PNS ataupun transaksi dengan tarif. Pengisian jabatan harus dilakukan kepada orang yang punya kompetensi dan bisa mengembang jabatan.

“Kita lihat sudah ada beberapa kepala kawasan terjebak, jangan menyerupai itu harus lewat seleksi terbuka, niscaya akan lebih baik sistemnya,” ujarnya.