Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) wacana abolisi Lembar Kerja Siswa (LKS). Ini alasannya ialah Lomba Kompetensi Siswa dinilainya kurang efektif sesudah berdiskusi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
"LKS ini berdasarkan saya banyak biasnya. Kami sudah ada edaran untuk tidak lagi menggunakan LKS," kata Mendikbud Muhajir Effendy dikala ditemui Republika.co.id di sela Forum Kebudayaan Dunia (WCF) 2020 di Nusa Dua, Kamis (13/10).
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menyampaikan guru juga dihentikan bekerja sama dengan perusahaan atau forum yang memproduksi LKS. Guru bertanggung jawab mengajar muridnya hingga tuntas tanpa membawa pekerjaan rumah berupa Lomba Kompetensi Siswa ke rumah.
Lomba Kompetensi Siswa juga lebih banyak dikerjakan orang bau tanah ketimbang muridnya. Orang bau tanah bertugas sebagai pendamping belum dewasa mencar ilmu di rumah, bukan menuntaskan kiprah rumah si anak. Muhajir juga menyoroti acara les semestinya tidak ada lagi alasannya ialah menambah beban murid. "Les semestinya tidak ada. Itu ialah tanggung jawab guru semoga anak muridnya pintar," katanya.
Kementerian Pendidikan tahun ini menyiapkan 500 sekolah untuk percontohan jadwal Full Day School. Program ini bukan berarti murid mencar ilmu seharian di sekolah, melainkan memastikan mereka mengikuti acara pendidikan karakter, salah satunya ekstrakurikuler. "Tahun depan jumlahnya akan kami tingkatkan menjadi 1.500 sekolah," katanya.
Program ini menyentuh banyak sekali tingkatan pendidikan. Level SD (SD) akan disisipkan pendidikan huruf hingga 70 persen, Sekolah Menengah Pertama 60 persen, dan Sekolah Menengan Atas 30 persen.
Selain 500 sekolah tersebut, Muhajir menyampaikan ada juga pemanis sekolah lain yang berasal dari inisiatif dan proposal pemerintah kabupaten atau kota. Pendidikan huruf perlu dihidupkan kembali, salah satunya melalui budaya dan konten lokal. Republika.com
"LKS ini berdasarkan saya banyak biasnya. Kami sudah ada edaran untuk tidak lagi menggunakan LKS," kata Mendikbud Muhajir Effendy dikala ditemui Republika.co.id di sela Forum Kebudayaan Dunia (WCF) 2020 di Nusa Dua, Kamis (13/10).
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menyampaikan guru juga dihentikan bekerja sama dengan perusahaan atau forum yang memproduksi LKS. Guru bertanggung jawab mengajar muridnya hingga tuntas tanpa membawa pekerjaan rumah berupa Lomba Kompetensi Siswa ke rumah.
Lomba Kompetensi Siswa juga lebih banyak dikerjakan orang bau tanah ketimbang muridnya. Orang bau tanah bertugas sebagai pendamping belum dewasa mencar ilmu di rumah, bukan menuntaskan kiprah rumah si anak. Muhajir juga menyoroti acara les semestinya tidak ada lagi alasannya ialah menambah beban murid. "Les semestinya tidak ada. Itu ialah tanggung jawab guru semoga anak muridnya pintar," katanya.
Kementerian Pendidikan tahun ini menyiapkan 500 sekolah untuk percontohan jadwal Full Day School. Program ini bukan berarti murid mencar ilmu seharian di sekolah, melainkan memastikan mereka mengikuti acara pendidikan karakter, salah satunya ekstrakurikuler. "Tahun depan jumlahnya akan kami tingkatkan menjadi 1.500 sekolah," katanya.
Program ini menyentuh banyak sekali tingkatan pendidikan. Level SD (SD) akan disisipkan pendidikan huruf hingga 70 persen, Sekolah Menengah Pertama 60 persen, dan Sekolah Menengan Atas 30 persen.
Selain 500 sekolah tersebut, Muhajir menyampaikan ada juga pemanis sekolah lain yang berasal dari inisiatif dan proposal pemerintah kabupaten atau kota. Pendidikan huruf perlu dihidupkan kembali, salah satunya melalui budaya dan konten lokal. Republika.com
0 Komentar untuk "Kemdikbud Akan Melarang Penggunaan Lks"