2020, 93 Kabupaten Buka Gugusan Guru Garis Depan

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemdikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, dalam meningkatkan mutu pendidikan di kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), Pemerintah kembali menyediakan 6.930 kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi guru untuk ditempatkan menjadi guru garis depan(GGD).

Guru Garis Depan

Pranata menyebutkan, awalnya Kemdikbud mengusulkan deretan sebanyak 7.000 kuota. Namun deretan disepakati hanya 6.930 dan yang lolos seleksi sebanyak 6.296 orang. Para guru tersebut akan ditempatkan di 93 kabupaten di seluruh Indonesia sebagai PNS untuk tahun ini. Namun, alasannya tidak ada anggaran pengangkatan CPNS 2020, maka, Surat Keputusan(SK) penempatan mereka ditunda hingga I Januari 2020.

"Kebijakan Kemdikbud ini sesuai dengan nawa cita untuk membangun kawasan pinggiran. Mereka lolos CPNS tahun ini alasannya tidak ada kuota untuk PNS maka akan diberangkatkan pada Januari 2020 ke 93 kabupaten," kata Pranata pada program Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Kelulusan Guru Garis Depan Tahun 2020, di Jakarta, Jumat(17/11) malam.

Dijelaskan Pranata, para guru yang lolos seleksi GGD merupakan putra putri terbaik bangsa yang mau mengabdi di kawasan pedalaman. Pada umumnya, mereka yaitu alumni Serjana Mengajar untuk kawasan 3T (SM-3T). Sebab menurut aneka macam pertimbangan mereka telah teruji mengajar di kawasan pedalaman.

Pranata berharap, para CPNS GGD itu meneruskan sukses pengiriman GGD periode 2020. Mereka mempunyai prestasi yang bagus. Pasalnya, di sekolah penempatan, mereka menjadi pionir dan panutan guru lainnya.

Untuk itu, sebelum pemberangkatan atau pelepasan pada I Januari, Pranata mengatakan, mereka akan ada pembekalan. Para guru akan diundang ke Jakarta pada Desember sebelum pelepasan. Sementara ketika ini, masih berlangsung proses pemberkasan. Proses itu dibentuk ringkas. Hal tersebut bakal memudahkan para guru yang akan ditugaskan di kawasan khusus. Pemberkasan ditangani Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pranata juga menjelaskan, para guru yang diutus ke setiap kabupaten sesuai dengan jumlah seruan pemerintah daerah. Sebab mereka akan menjadi PNS daerah. Untuk itu, setiap kawasan tidak sama kuota kebutuhannya.

Sebagai PNS Daerah, Pranata mengatakan, jikalau para guru mengajukan pindah, maka semua akan menjadi pertimbangan dan wewenang Pemda. Namun, Kemdikbud mengharapkan Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan untuk menciptakan ikatan khusus pada PNS kawasan tersebut. Pasalnya, rata-rata kawasan yang mengajukan membutuhkan kuota guru yang banyak. Namun, alasannya terkendala belanja pegawai yang lebih, tidak bisa meningkatkan jumlah kuota.

Dikatakan Pranata, kuota CPNS GGD sebanyak 6.296 orang itu masih di bawah kebutuhan guru yang riil. Idealnya yaitu pemerintah merekrut sesuai dengan jumlah kebutuhan. Namun, alasannya anggaran belanja kawasan terbatas, maka perekrutan CPNS GGD periode kedua ini hanya 6.296 orang.

"Banyak kawasan yang mengajukan, namun alasannya biaya belanja pegawai tinggi tidak sanggup menambah kuota PNS lagi. Selama ini, kawasan lebih banyak merekrut PNS untuk tenaga administrasi. Maka ketika pengajuan jumlah kuota guru, tidak sanggup merekrut banyak alasannya berimbas pada kemampuan kawasan membiayai pegawainya," ucapnya.

Pranata menyebutkan, para guru GGD menerima tiga kali honor setiap bulan. Mulai dari honor pokok, derma profesi, dan derma khusus kawasan (TKD) yang nilainya masing-masing satu kali honor pokok. Dengan keistimewaan tersebut, ia mengharapkan para guru betah mengabadikan diri di kawasan 3T.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutannya mengatakan, dilema guru banyak sekali. Mulai dari guru pukul murid, murid pukul guru hingga orang renta murid pukul guru, serta termasuk kekurangan guru.

Untuk itu, Muhadjir menegaskan, para PNS GGD yang telah terpilih ini untuk menjadi pionir yang baik di kawasan yang dituju. Sebab mereka menjadi satu kesatuan yang sangat Istimewa menerima kesempatan mengajar di kawasan 3T layaknya Kopassus yang diturunkan ke desa-desa.

Muhadjir mengimbau biar para guru tidak hanya mengejar status PNS dan sesudah ditempatkan mempunyai niat untuk pindah.