Perjalanan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia

Untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, maka suatu negara membutuhkan sebuah konstitusi. Konstitusi dalam sebuah  negara yakni sebuah norma sistem politik dan aturan bentukan pada pemerintahan negara -- biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar aturan termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi sanggup diterapkan kepada seluruh aturan yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.
Konstitusi biasa kita kenal juga dengan sebutan Undang - Undang Dasar. Pada ketika ini, Indonesia memakai Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen.  Dan menurut catatan sejarah, ternyata konstitusi Republik Indonesia pernah mengalami beberapa pergantian hingga hingga ibarat ketika ini. Berikut perjalanan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia :

• Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 : Undang-Undang Dasar 1945

Undang -Undang Dasar ini yakni hasil dari rancangan BPUPKI pada sidang keduanya.  Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Dasar ini tidak sanggup berjalan dengan tepat sebab ketika itu Indonesia disibukan dengan perang kemerdekaan.

• Periode 27 Desember  1949 - 17 Agustus 1950 : Undang-Undang Dasar RIS / Konstitusi RIS

Pada ketika pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949, maka Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku dan digantikan dengan konstitusi RIS. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia memakai sistem parlementer dengan bentuk negara federasi atau serikat yaitu negara yang mempunyai negara - negara bagian. Negara penggalan RIS ketika itu antara lain, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan termasuk juga Negara Republik Indonesia. Ini lah perubahan fundamental dari konstitusi sebelumnya yang menghendaki Indonesia berbentuk kesatuan.

• Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 : UUDS 1950

Setelah RIS dibubarkan dan  kembali menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka semenjak ketika itu, konstitusi RIS tidak berlaku dan digantikan dengan Undang - Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan masih berbentuk  sistem parlementer atau demokrasi liberal. Berdasarkan hasil pemilu tahun 1955, dibuat konstuante yaitu forum yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar yang gres menggantikan UUDS 1950. Namun sehabis lebih dari empat tahun bersidang, ternyata konstituante tidak berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Maka presiden menganggap bahwa Indonesia dalam keadaan ancaman dan mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli yang isinya antara lain membubarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita - cita awal berdirinya Negara Republik Indonesia.

• Periode 5 Juli 1959 - 1966 : Periode Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai akhir dari adanya dekrit presiden 5 Juli 1959, maka UUDS 1950 tidak berlaku dan Undang-Undang Dasar 1945 mulai dipakai lagi. Namun dalam periode ini, terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan pemerintah antara lain : 1) Presiden mengangkat ketua DPR/MPR dan MA serta wakil DPA menjadi menteri negara. 2). MPR mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

• Periode 11 Maret 1966 -  21 Mei 1998 : Undang-Undang Dasar 1945 Orde Baru

Pada masa ini, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. 

• Periode 21 Mei 1998 - kini : Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Setelah berakhirnya orde gres yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, politik Indonesia ketika itu masih bergejolak. Wakil presiden BJ Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden hanya bertahan hingga tahun 1999. Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid sebagai hasil pemilu tahun 1999, MPR melaksanakan perubahan sebanyak empat kali semenjak tahun 1999 hingga 2002 sebagai berikut :

1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945
3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945
4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945