Ketentuan Dan Prosedur Terbaru Guru Pns Boleh Diperbantukan Pada Sekolah Swasta

WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID – Peraturan wacana diperbolehkannya guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mengajar di Sekolah Swasta dijelaskan pada permendikbud nomor 35 tahun 2018 dan Surat edaran Mendikbud Nomor 10 Tahun 2019.

Pada permendikbud nomor 35 tahun 2015 penjelasannya tertulis pada Pasal 7 yang isinya ialah sebagai berikut :

Pasal 7

(1) PNS diberikan Penugasan atas dasar seruan instansi

yang membutuhkan atau penugasan dari instansi

induknya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan instansi

induknya.

(2) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditandatangani oleh:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing

bagi PNS yang melakukan kiprah jabatan secara

khusus; dan

b. Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang melaksanakan

kiprah jabatan yang bersifat pendukung atau

administratif.

(3) Penugasan PNS dilaksanakan paling usang 3 (tiga) tahun

dan sanggup diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.

(4) PNS yang melakukan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi sasaran kinerja,

maka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun PNS yang

bersangkutan sanggup direkomendasikan untuk tidak

dipertimbangkan perpanjangan penugasannya.

(5) PNS yang melakukan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya

dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.

(6) PNS yang telah tamat melakukan kiprah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sanggup diangkat ke dalam jabatan

Surat Edaran nomor 10 tahun 2019 Menegaskan wacana Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

Penjelasan lengkap sanggup bapak dan ibu guru baca di goresan pena berikut ini.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 wacana Penugasan Pegawai Negeri

Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, dengan ini

kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Guru pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat tetap sanggup menjalankan tugasnya.

2. Guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib memenuhi

sasaran kinerja setiap tahunnya.

3. Guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1, tetap

mendapat haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Pengaturan pelaksanaan kiprah guru pegawai negeri sipil pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Sumber : guru-id.com

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID,  Kami senantiasa memperlihatkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda supaya informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.