Kumpulan Peraturan - Peraturan Perihal Penanganan Covid-19 Di Desa

DAFTAR ISI

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal Kekarantinaan Kesehatan.
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 perihal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
• Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 perihal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
• Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
• Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 perihal perihal Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perihal Pengelolaan Keuangan Desa.
• Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 perihal Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
• Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 perihal Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
• Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 perihal Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 perihal Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.
• Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 perihal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
• Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 perihal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
• Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 hal Pemberitahuan.
• Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
• Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

KEMENTERIAN KEUANGAN

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 perihal Pengelolaan Dana Desa
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 perihal Pengelolaan Dana Desa.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 perihal Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

• Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 perihal Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
• Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

• Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perihal Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

SELENGKAPNYA: SILAHKAN DOWNLOAD KUMPULAN PERATURAN - PERATURAN MENGENAI PENANGANAN COVID-19 DI DESA. DOWNLOAD DISINI