Jelaskan Empat Duduk Kasus Ekonomi Yang Dihadapi Pemerintah Dan Solusi Pemecahannya!

Tulisan berikut ini yakni jawaban salah satu soal uraian IPS pada kegiatan Pra Kondisi atau Pembekalan PLPG 2020. Jawaban ini mungkin tidak tepat namun sengaja saya bagikan bagi rekan lain yang membutuhkan tumpuan komplemen ketika menjawab soal - soal uraian pada kegiatan Pembekalan PLPG 2020 ini khususnya pada bidang studi yang sama dengan saya yaitu IPS. Berikut jawaban yang saya berikan :

Empat Masalah Ekonomi Yang Dihadapi Pemerintah Dan Solusi Pemecahannya

1) Kemiskinan

Yang di maksud kemiskinan disini yakni kemiskinan material. Seseorang masuk kategori miskin apabila tidak bisa memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk hidup secara layak. Ini disebut dengan kemiskinan konsumsi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan memakai konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar kuliner dan bukan kuliner yang diukur dari sisi pengeluaran. Makara penduduk miskin yakni penduduk yang mempunyai rata – rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan sendiri merupakan penjumlahan garis kemiskinan kuliner dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan kuliner merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang disetaarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non kuliner yakni kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi ini diwakili 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. 

Menurut data BPS, penduduk miskin di Indonesia per September 2020 mencapai 27,76 juta jiwa atau hampir 11 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin. Meski pun angka ini turun di bandingkan dengan data pada bulan Maret 2020 yang mencapai 28,01 juta orang, tapi penurunan ini di bayang – bayangi kesenjangan yang semakin tinggi antara penduduk pedesaan dengan penduduk di perkotaan. Lebih dari 60 % penduduk miskin di Indonesia berada di kawasan pedesaan.

Garis kemiskinan periode Maret – September 2020 meningkat dari Rp 354.386 per kapita pada Maret menjadi Rp 361.990 per kapita pada bulan September. Yang member dampak terbesar pada garis kemiskinan tersebut yakni kelompok kuliner yang mencapai angka 73,19 % sisanya disumbang kelompok non makanan. 

Kelompok kuliner yang paling banyak menyumbang garis kemiskinan yakni beras sebanyak 25 % yang diikuti harga kenaikan rokok. Sementara dari non kuliner yang paling besar yakni kebutuhan perumahan, tarif listrik, bensin, pendidikan, dan angkutan.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan antara lain :

a) Untuk mengurangi kemiskinan di kawasan pedesaan maka perekonomian di desa harus ditingkatkan dengan membangun banyak sekali infrastruktur yang mendukung. Terkait hal tersebut, ketika ini pemerintah sudah menyalurkan Dana Desa yang dipakai untuk sejumlah aktivitas peningkatan desa menyerupai training keterampilan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberian kemudahan penduduk desa hingga pembangunan infrastruktur. Namun aktivitas dana desa belum memperlihatkan dampak yang cukup signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Hal ini juga terkait dengan kesiapan dan kemampuan pegawapemerintah desa yang masih minim. Program ini sanggup terus dilanjutkan selama pengawasan dan pembinaan berjalan dengan baik yang menutup peluang terjadinya kebocoran atau hanya pihak tertentu saja yang menikmati. Sebuah sistem yang terintegrasi harus dibangun di dalamnya.

b) Karena kelompok kuliner yang menjadi penyumbang terbesar kemiskinan, maka pemerintah seharusnya berupaya untuk bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok dalam kondisi yang wajar. Termasuk menjaga ketersediaan kelompok kuliner tersebut biar tidak langka di pasaran melalui tugas Badan Urusan Logistik. Dan dalam konteks tertentu pemerintah seharusnya berupaya membuat swasembada pangan kalau memungkinkan.

c) Untuk mengatasi kesulitan ekonomi situasional tanggapan kenaikan harga yang memicu kemiskinan, pemerintah sanggup berupaya membantu masyarakat miskin dengan derma eksklusif tunai untuk mengurangi beban hidup yang diterima. Namun demikian, pemberian insentif dalam merangsang kemandirian ekonomi masyarakat miskin tampaknya lebih baik kalau di banding derma eksklusif tunai.

d) Terkait dengan kelompok non kuliner menyerupai pendidikan, bensin, tariff listrik, perumahan dan angkutan sebagai pemicu kemiskinan, pemerintah harus berupaya dengan melaksanakan pemberian subsidi bagi masyarakat miskin pada bidang tersebut. Subsidi dalam bidang pendidikan melalui sekolah gratis atau pemberian dana operasional. Subsidi untuk bensin dengan menjual lebih murah kepada penduduk miskin. Begitu juga dengan tariff listrik bagi golongan rumah tangga sederhana (R1) harus diberikan subsidi maksimal di banding golongan lainnya. Untuk mengatasi duduk masalah perumahan, pemerintah sanggup berupaya membangun pemukiman masal menyerupai rumah susun. Demikian pula untuk duduk masalah angkutan, pemerintah harus bisa membuat angkutan masal yang murah sehingga terjangkau penduduk miskin. Lagi – lagi itu semua sanggup dicapai dengan pemberian subsidi pada bidang – bidang yang memicu munculnya kemiskinan termasuk pada bidang lain menyerupai kesehatan melalui aktivitas kesehatan gratis.

e) Permasalahan pokok kemiskinan yakni kemampuan daya beli yang rendah dari masyarakat. Daya beli ini terkait dengan pendapatan yang ia terima. Semakin kecil pendapatan yang diterima semakin rendah daya beli sehingga termasuk kategori miskin. Maka untuk mengatasi hal tersebut seharusnya pemerintah berupaya membantu penduduk miskin dengan banyak sekali aktivitas yang bisa meningkatkan pendapatan penduduk miskin yang sifatnya berkesinambungan atau bukan temporer menyerupai derma eksklusif tunai. Pemerintah harus bisa membuat kesemempatan kerja bagi penduduk miskin baik secara sanggup berdiri diatas kaki sendiri atau melalui kooperasi yang distimulus oleh pemerintah.

2) Inflasi

Inflasi yakni kenaikan harga keseluruhan yang bersifat terus menenerus (bukan sementara). Jika dalam dalam kondisi wajar, inflasi tidak akan memperlihatkan dampak jelek yang signifikan. Inflasi menjadi duduk masalah serius kalau laju inflasi tinggi yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. 

Inflasi berkaitan dengan prosedur pasar yang disebabkan oleh beberapa factor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga termasuk juga tanggapan tidak lancarnya jalur distribusi. Dalam hal ini, inflasi juga sanggup dikategorikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinue.

Inflasi bukan duduk masalah tinggi rendahnya harga suatu barang. Inflasi membuktikan perubahan yang terjadi pada harga barang. Inflasi juga sanggup diartikan sebagai peningkatan persediaan uang yang kadangkala mengakibatkan kenaikan harga. Untuk mengukur tingkat inflasi yang umum dipakai yakni melalui CPI dan GDP Deflator.

Inflasi digolongan menjadi empat yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan kalau kenaikan masih di bawah 10 %, inflasi sedang kalau kenaikan 10 – 30 %, inflasi berat kalau kenaikan 30 – 100 %, dan hiperinflasi kalau kenaikan harga barang di atas 100 %. Indonesia pernah mengalami kondisi hiperinflasi yaitu pada antara tahun 1963 - 1965 dengan tingkat inflasi mencapai 650%. 

Berdasarkan data yang dirilis bank Indonesia (http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx), inflasi yang terjadi pada tahun 2020 per Januari hingga dengan Mei paling tinggi membuktikan angka 4,33 % atau masih termasuk inflasi ringan. Namun demikian, kenaikan beberapa persen saja dari angka tersebut dipastikan akan memicu gejolak di masyarakat sehingga pemerintah harus berupaya menjaga kestabilan tingkat inflasi pada tingkat yang diinginkan.

Beberapa upaya yang sanggup dilakukan pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi antara lain :

a) Kebijakan Moneter dengan mengurangi jumlah uang yang beredar melalui beberapa kebijakan menyerupai :

• Kebijakan Pasar Terbuka, yaitu mengurangi jumlah uang beredar dengan menjual Surat Bank Indonesia (SBI). Dengan menjual surat tersebut Bank Indonesia akan mendapatkan uang dari masyarakat yang berarti mengurangi jumlah uang yang beredar.
• Kebijakan Diskonto, yaitu kebijakan bank Indonesia menaikan suku bunga untuk menstimulus masyarakat menabung di bank sehingga mengurangi uang yang berbedar.
• Kebijakan Cadangan Kas, yaitu untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikan cadangan kas minimum untuk bank umum sehingga uang lebih banyak di bank dan mengurangi jumlah uang yang beredar.
• Kebijakan Kredit Selektif, yaitu mnegurangi jumlah uang beredar dengan memperketat syarat – syarat pemberian kredit.
• Sanering, yaitu dengan memotong nilai mata uang pada kondisi hiperinflasi. Kebijakan ini pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1965 yang dikenal dengan kebijakan Gunting Syafrudin.
• Menarik atau Memusnahkan Uang Lama
• Membatasi pencetakan uang gres sehingga uang yang beredar tidak semakin bertambah.

b) Kebijakan Fiskal (Kebijakan Anggaran), dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Instrumen kebijakan fiskal mencakup belanja pemerintah dan subsidi. Pajak (tax) tidak bisa menjadi instrument kebijakan fiskal dalam memicu pertumbuhan ekonomi lantaran tax yakni variable yang bergantung kepada pendapatan nasional (Y) (Prof. Dr. Sumaryoto). Kebijakan fiskal yang sanggup dilakukan antara lain :

• Mengurangi pengeluaran pemerintah, sehingga menurunkan undangan barang dan jasa yang pada karenanya akan menurunkan harga barang
• Mengurangi subsidi, dengan tujuan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat yang berimplikasi menurunnya undangan terhadap barang dan jasa sehingga harga mengalami penurunan.

c) Kebijakan Bukan Moneter dan Bukan Fiskal, yaitu melalui :

• Menambah hasil produksi
• Mempermudah masuknya barang impor
• Tidak mengimpor dari Negara yang mengalami inflasi
• Menetapkan harga maksimum
• Melarang penimbunan barang oleh pedagang
• Menjaga kestabilan tingkat upah

3) Pengangguran

Pengangguran merupakan permasalahan yang hampir ada di semua negara termasuk Indonesia. Pengangguran yakni istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja , bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terjadi pada umumnya lantaran jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang bisa menyerapnya. 

Berdasarkan data statistic yang dikeluarkan BPS per Agustus 2020, pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,03 orang atau turun 530 ribu di banding tahun 2020 yang mencapai 7,56 juta. Tingginya angka pengangguran tersebut menjadi duduk masalah dalam perekonomian Indonesia lantaran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan rendah sehingga mengakibatkan permasalahan social lain menyerupai kemiskinan dan tindak kriminalitas.

Terdapat beberapa jenis pengangguran mulai menurut jam kerja hingga jenis pengangguran menurut penyebabnya. Data yang dirilis BPS di atas yakni jenis pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang bersungguh – sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Jika saja BPS memasukan jenis pengangguran yang lain, tentu angka di atas akan bertambah menjadi lebih tinggi.

Pengangguran bagi negara akan menjadi beban tersendiri lantaran menimbulkan beberapa hal mulai dari 1) penurunan pendapatan perkapita, 2) penurunan pendapatan pemerintah dari sector pajak, 3) meningkatnya biaya social yang harus dikeluarkan pemerintah, dan 4) sanggup menambah utang negara. Dengan tanggapan yang ditimbulkan tersebut, maka pemerintah harus bisa mengatasi permasalahan pengangguran.

Untuk mengatasi duduk masalah pengangguran, pemerintah sanggup mengeluarkan beberapa kebijakan yang diadaptasi dengan jenis pengangguran yang terjadi sebagai berikut :

a) Pengangguran struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini sanggup dilakukan melalui :

• Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja
• Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke sector lain yang membutuhkan
• Mengadakan training tenaga kerja untuk mengisi deretan lowongan kerja yang ada
• Mendirikan aktivitas padat karya diwilayah yang banyak pengangguran

b) Pengangguran friksional

Untuk mengatasi pengangguran friksional atau pengangguran tanggapan kesulitan mempertemukan pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang mempunyai tenaga kerja yakni sebagai berikut :

• Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industry gres yang bersifat padat karya
• Deregulasi dan debirokratisasi di banyak sekali bidang industry untuk merangsang timbulnya investasi baru
• Menggalakan sector informal menyerupai home industry
• Menggalakan aktivitas transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di bidang agraris
• Pembukaan proyek – proyek umum oleh pemerintah selain untuk menyerap tenaga kerja juga menjadi stimulus bagi investasi gres di kalangan swasta.

c) Pengangguran musiman

Jenis pengangguran ini bisa di atasi dengan cara :

• Pemberian informasi yang cepat kalau ada lowongan kerja di sector lain
• Melakukan training dibidang lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu animo tertentu

d) Pengangguran siklis

Diatasi dengan cara :

• Mengarahkan undangan masyarakat terhadap barang dan jasa
• Meningkatkan daya beli masyarakat

Masalah pengangguran bahu-membahu sudah menjadi permasalahan serius semenjak dahulu kala. Melalui buku The General Theory of Employment, Interest and Money yang terbit 4 Februari 1936, John Maynard Keynes mengemukakan pandangan revolusioner yaitu dengan menganjurkan anggaran deficit (pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran) untuk mengatasi keterpurukan ekonomi tanggapan berkurangnya investasi swasta yang berlanjut menjadi sebuah siklus membahayakan yakni penurunan investasi mengakibatkan menurunnnya kesempatan kerja; kesempatan kerja yang kurang mengakibatkan pengangguran sehingga menurunnya tingkat konsumsi yang berarti berkurangnya undangan barang dan jasa; menurunnya undangan tersebut menimbulkan sector swasta menurunkan investasi; demikian seterusnya. Akibatnya penggangguran semakin merajalela. 

Keynes menganjurkan kepada pemerintah untuk mematahkan siklus tersebut dengan menjalankan anggaran defisit, yaitu dengan melaksanakan investasi di sektor pekerjaan umum menyerupai pembangunan jalan, bendungan, system irigasi dan lain sebagainya untuk mengatasi kelesuan investasi sector swasta. Hal ini yakni untuk menjamin kondisi full employment. 

Pemikiran Keynes wacana anggaran defisit dalam mengatasi pengangguran tentu bisa diterapkan sebagai salah salah satu alternative solusi mengurangi tingkat pengangguran yang ada. 

4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yakni proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi sanggup diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Permasalahan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dimiliki oleh negara berkembang tapi hampir semua negara di dunia mempunyai permasalahan yang sama terkait pertumbuhan ekonomi sekali pun negara tersebut yakni negara maju. 

Pertumbuhan ekonomi sanggup diketahui dengan menghitung pendapatan nasional tahun berjalan. Pendekatan perhitungan analisis pendapatan nasional yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan pendekatan pendapatan. Pendekatan pengeluaran atau Gross National Product / Produk Nasional Bruto (PNB) diukur dengan melihat jumlah pengeluaran barang atau jasa, penjumlahan untuk barang akhir, dan memakai azas warga negara. Pendekatan produksi (Gross Domestic Produk / Produk Domestik Bruto /PDB) diukur dengan melihat jumlah produksi barang dan jasa, jumlah nilai tambah (value added), dan asas kependudukan. Sedangkan pendekatan pendapatan (National Income) dengan melihat jumlah pendapatan (rent, wage, interest, profit), dengan asas kependudukan. Dalam kondisi dimana PNB > PDB, membuktikan bahwa negara tersebut termasuk negara maju. Sebaliknya kalau PNB < PDB ini membuktikan bahwa negara termasuk negara miskin.

Dalam prakteknya, pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa memakai pendekatan PNB atau PDB. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sanggup diukur dengan membandingkan PNB atau PDB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Permasalahan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yakni bagaimana biar pertumbuhan ekonomi sanggup mencapai titik optimal. Jika pertumbuhan ekonomi mengacu kepada ukuran PNB atau PDB maka untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yakni dengan melaksanakan analisis kuantitatif dengan dasar kesamaan SUMBER (meliputi konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor dan impor) dan PENGGUNAAN (meliputi disposable income, pajak dan subsidi). Pertumbuhan ekonomi selanjutnya sanggup ditingkatkan melalui kebijakan fiskal dengan instrument berupa belanja pemerintah dan subsidi. 

Selain dengan melaksanakan analisis kuantitatif pada fungsi pendapatan nasional (Y), pertumbuhan ekonomi juga sanggup dipicu dengan melaksanakan analisis pada factor – factor pertumbuhan ekonomi antara lain :

• Factor sumber daya manusia, dengan cara meningkatkan kompetensi melalui peningkatan mutu pendidikan.
• Factor sumber daya alam, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada
• Factor ilmu pengetahuan yaitu dengan memicu percepatan pada peningkatan teknologi yang berdampak pada efisiensi, kualitas dan kuantitas
• Factor budaya, dengan meningkatkan budaya yang mendorong pembangunan menyerupai perilaku kerja keras, jujur, ulet dan sebagainya, serta memberantas budaya negative menyerupai anarkis, egois, boros, KKN dan sebagainya.
• Faktor modal yaitu dengan meningkatkan barang modal yang ada.

Demikian jawaban yang saya berikan untuk soal uraian pada penggalan IV modul IPS  PLPG 2020.  Bagi rekan lain yang akan memakai jawaban di atas, saran saya jangan lakukan copi paste, tetapi ini hanya dijadikan contoh untuk menambah tumpuan jawaban rekan - rekan yang niscaya lebih sempurna.

Semoga bermanfaat...

Kata kunci : jawaban soal uraian modul PLPG 2020 IPS, duduk masalah ekonomi, duduk masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah, solusi duduk masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah, jawaban soal uraian modul IPS PLPG 2020 wacana duduk masalah ekonomi dan solusi pemecahannya